Menteri Virtual Pertama di Dunia Hadapi Sidang di Albania
Pada 11 September 2025, aktris Albania, Anila Bisha, sedang duduk di rumah bersama keluarganya, menyaksikan presentasi langsung kabinet baru oleh Perdana Menteri Edi Rama. Tiba-tiba, tampilan televisi membuatnya terkejut. Ia melihat dirinya sendiri muncul sebagai 'menteri terpilih' – bukan dalam wujud manusia asli, melainkan sebagai avatar tiga dimensi bernama "Diella". Avatar ini ditunjuk Rama sebagai menteri virtual pertama di dunia, dengan suara dan wajah yang identik dengan Bisha.
Inovasi Teknologi atau Pelanggaran Privasi?
Bagi pemerintah Albania, penunjukan ini dianggap sebagai langkah inovasi teknologi yang berani. Namun, bagi Bisha, seorang aktris dengan 40 tahun karier di panggung hiburan, hal tersebut justru mengusik privasinya. "Pertama-tama saya tertawa," katanya kepada DW. "Namun, saya tidak memahami konsekuensi yang akan timbul." Apa yang awalnya ditampilkan sebagai modernitas digital dengan cepat menguak realitas yang rumit, membawa kasus ini ke ruang pengadilan.
Albania digambarkan sebagai negara perintis dalam penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) untuk pemerintahan. Namun, sensasi ini menyembunyikan banyak pertanyaan hukum yang belum terjawab. Sebelum menjadi menteri virtual, "Diella" adalah avatar yang jauh lebih sederhana, berfungsi sebagai asisten digital di portal online pemerintah e-Albania untuk membimbing warga dalam layanan publik.
Kontrak Terbatas dan Gugatan Hukum
Menurut pengajuan pengadilan, Bisha menandatangani kontrak pada Desember 2024 yang mengizinkan penggunaan citra dan suaranya sebagai avatar asisten digital e-Albania selama satu tahun. Namun, ia tidak diberi tahu bahwa avatar tersebut akan diangkat menjadi menteri. Pengacaranya, Aranit Roshi, menyatakan kontrak itu memiliki cakupan terbatas. "Ini adalah objek eksklusif, tujuan eksklusif. Artinya, citra dan suaranya tidak boleh digunakan untuk produk lain," tegasnya.
Pemerintah menolak tuduhan tersebut, dengan pernyataan bahwa klaim Bisha tidak memiliki dasar dan menyerahkan keputusan kepada pengadilan. Para ahli hukum menekankan bahwa sengketa ini bukan terutama tentang hak cipta, melainkan tentang perlindungan data pribadi. Elton Peppo, dosen di Fakultas Hukum Universitas Tirana, menjelaskan bahwa berdasarkan hukum Albania yang mengikuti standar Uni Eropa, gambar dan suara seseorang termasuk data pribadi. "Penggunaan di luar jangka waktu atau tujuan yang disepakati dalam kontrak merupakan pelanggaran," ujarnya.
Dampak Pribadi dan Tuntutan Ganti Rugi
Bisha meminta Pengadilan Administrasi untuk menangguhkan penggunaan gambar dan suaranya hingga putusan akhir, tetapi permintaan ini ditolak pada 23 Februari 2026. Dalam gugatannya, ia menyebut Dewan Menteri, Badan Nasional untuk Informasi Masyarakat (AKSHI), perusahaan swasta pembuat avatar, dan Perdana Menteri Edi Rama sebagai tergugat. Selain penangguhan, Bisha juga menuntut ganti rugi sebesar satu juta euro atau sekitar dua puluh miliar rupiah.
Selama berbulan-bulan, Anila Bisha mengaku kerap dipanggil di depan umum sebagai "Menteri Diella". Figur digital ini mulai mengaburkan sosok personal di baliknya, memasuki ranah pribadi yang mengkhawatirkan. Mark Marku, dekan Fakultas Sejarah dan Filologi Universitas Tirana, menggambarkan kasus ini sebagai bentuk duplikasi identitas. "Tidak ada yang berhak mengambil identitas seseorang dan menggunakannya melampaui apa yang telah disepakati," katanya.
Peran Avatar dan Kontroversi Inovasi
Ada perbedaan signifikan antara peran avatar sebagai asisten digital yang menjawab pertanyaan teknis dan sebagai menteri yang berbicara atas nama negara. Setelah diangkat, "Diella" muncul di parlemen Albania untuk berbicara kepada anggota parlemen sebagai menteri kecerdasan buatan, serta tampil di berbagai acara publik. Bisha mengungkapkan kekhawatirannya: "Dalam beberapa kasus, seperti di parlemen Albania, saya merasa khawatir dengan apa yang akan dikatakan oleh 'kembaran digital' saya."
Secara internasional, proyek Menteri AI ini diakui, dengan "Diella" menerima Global Future Fit Seal di World Governments Summit di Dubai pada Februari 2026. Namun, secara teknis, avatar ini tetap merupakan chatbot yang beroperasi dalam parameter yang telah ditetapkan. Ahli TI Besmir Semanaj mencatat tidak ada bukti publik bahwa sistem ini telah berkembang menjadi pembuat keputusan yang otonom.
Penyelidikan Korupsi dan Kepercayaan Publik
Perdana Menteri Edi Rama menjanjikan era baru dengan "Diella", di mana lelang publik akan bebas korupsi dan dana publik transparan. Namun, avatar ini bukan inovasi mandiri, melainkan bagian dari sistem tata kelola digital Albania yang diawasi oleh AKSHI. Pada Desember 2025, Pengadilan Khusus Albania untuk Korupsi memerintahkan langkah-langkah pencegahan, termasuk tahanan rumah untuk pejabat senior AKSHI, terkait penyelidikan dugaan korupsi dalam lelang publik dan pengadaan infrastruktur digital.
Penyelidikan terhadap AKSHI terpisah secara hukum dari gugatan Bisha, tetapi seperti dikemukakan Mark Marku, persepsi publik tetap krusial. Jika sistem dirancang untuk mengurangi korupsi, tuduhan penyelewengan pada lembaga pengelolanya dapat mengikis kepercayaan terhadap sistem tersebut, termasuk pada "Diella". Kasus ini menyoroti tantangan etika dan hukum dalam integrasi teknologi AI ke dalam pemerintahan, dengan implikasi global bagi masa depan inovasi digital.
