Israel secara resmi memutuskan semua hubungan dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres. Keputusan ini diambil setelah laporan tahunan PBB memasukkan Israel ke dalam daftar hitam pihak yang diduga melakukan kekerasan seksual di zona konflik.
Reaksi Keras Israel
Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, menyatakan kemarahan atas keputusan tersebut. "Kami sudah selesai dengan sekretaris jenderal ini," ujarnya kepada kantor berita AFP pada Minggu, 31 Mei 2026. Danon menuduh Sekjen PBB menyebarkan kebohongan melalui laporan tersebut. "Keputusan untuk memasukkan Israel ke dalam daftar hitam dan menuduh kami menggunakan kekerasan seksual sebagai senjata perang adalah keputusan yang keterlaluan," tegasnya. Ia juga menambahkan, "Sekretaris Jenderal dan timnya terus menyebarkan kebohongan terhadap Israel. Menempatkan kami dan teroris Hamas dalam daftar yang sama, itu tidak dapat diterima."
Kementerian Luar Negeri Israel menyebut langkah PBB tersebut memalukan dan tidak masuk akal. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Oren Marmorstein, menuduh PBB telah dipolitisasi. "Langkah tersebut merupakan bukti lebih lanjut dari sifat sebenarnya PBB: organisasi yang dipolitisasi dan korup yang telah meninggalkan prinsip-prinsip pendiriannya dan secara sistematis menargetkan Israel sebagai misi utamanya," ujarnya.
Pembatasan Kontak
Israel menyatakan tidak akan melakukan kontak dengan kantor Sekretaris Jenderal selama Guterres masih menjabat. Sebagai tanggapan, juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, mengatakan bahwa pintu Sekretaris Jenderal tetap terbuka bagi Israel. "Dari pihak kami, pintu Sekretaris Jenderal tetap terbuka," katanya.
Laporan Tahunan PBB
Laporan tahunan Sekretaris Jenderal PBB mengenai kekerasan seksual terkait konflik biasanya disampaikan kepada negara-negara terkait sebelum diterbitkan. Pada Agustus lalu, laporan tersebut memperingatkan bahwa Israel dapat dimasukkan ke dalam daftar pihak-pihak yang diduga terlibat atau bertanggung jawab atas kekerasan seksual dalam situasi konflik bersenjata.
Kelompok militan Hamas juga masuk dalam daftar tersebut atas tuduhan kekerasan seksual yang dilakukan selama serangan kelompok tersebut terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, bersama dengan dugaan penyiksaan terhadap sandera. PBB mengutip 'informasi yang kredibel' mengenai kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh pasukan keamanan Israel terhadap warga Palestina di penjara dan pusat penahanan lainnya. PBB menyatakan bahwa inspektur mereka telah ditolak aksesnya ke fasilitas-fasilitas tersebut.
Menanggapi hal ini, Danon mengatakan, "Kami mengundang perwakilan PBB untuk datang ke Israel guna memeriksa tuduhan-tuduhan konyol tersebut. Mereka memilih untuk tidak datang."
