Adu Komentar PSI dan PDIP Semakin Panas soal Safari Politik Jokowi
PSI vs PDIP: Adu Komentar soal Safari Politik Jokowi

Komentar Pedas PDIP soal Tradisi Adat Jokowi

Safari perdana Joko Widodo (Jokowi) ke Lampung pada akhir Juni 2025 memicu perdebatan sengit antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dalam kunjungan tersebut, Jokowi mengikuti upacara pemberian gelar adat Lampung atau muakhi. Salah satu prosesi yang menjadi sorotan adalah saat Jokowi menginjak kepala kerbau yang diletakkan di atas karpet merah.

Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, mempertanyakan makna dari tindakan tersebut. Ia menyebut para pendukung Jokowi tengah berhalusinasi bahwa yang diinjak adalah kepala banteng, bukan kerbau. "Pendukung Jokowi sedang berhalusinasi yang diinjak itu kepala banteng, padahal kerbau," kata Guntur Romli, dikutip dari detikcom, Senin (29/6/2026).

Kritik Andreas Hugo Pareira: Jokowi Tak Pantas Jadi Kepala Adat

Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, juga menilai pemberian gelar adat kepada Jokowi tidak pantas. Menurutnya, mantan presiden yang merupakan simbol pemersatu bangsa seharusnya tidak dinobatkan sebagai raja atau kepala adat di suatu daerah. "Menurut saya tidak biasa dan tidak pantas seseorang yang sudah pernah menjadi presiden yang merupakan simbol pemersatu bangsa, kemudian datang ke daerah untuk dinobatkan sebagai raja, atau sebagai kepala adat atau kepala suku dari sekelompok masyarakat," kata Andreas, dikutip dari detikNews, Selasa (30/6/2026).

Banner lebar Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif untuk Telegram

Andreas menambahkan bahwa publik akan lebih bangga jika Jokowi mendapat gelar akademik dari negara lain. Ia menilai Jokowi masih bermain di level lokal. "Harus naik kelas dong, kelasnya harus beda dong. Masa sih, mantan presiden mainannya masih lokal-lokalan, masih mau cari dukungan suara kah?" imbuh dia.

Puan Maharani: Safari Politik Hak Semua Warga

Ketua DPR RI, Puan Maharani, memberikan pandangan berbeda. Ia menilai safari politik adalah hak setiap warga negara. "Safari politik, hak semua warga negara untuk bisa melakukan kunjungan ke mana saja," kata Puan kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026). Pernyataan Puan ini lebih netral dibandingkan rekan-rekannya di PDIP.

PSI Balas: PDIP Harus Berbenah Diri

Menanggapi kritik PDIP, elite PSI Bestari Barus angkat bicara. Ia menilai PDIP sebaiknya tidak perlu mengomentari Jokowi dengan sentimen negatif. Bestari justru meminta PDIP berbenah diri dan menyinggung posisi politik nasional partai tersebut. "Kalau nggak suka ya sudah hindarin saja. Kalau kemudian luka, kecewa, dan merasa terdegradasi oleh ditinggalkan Pak Jokowi, ya berbenah dululah diri. Ini ngaku kadang-kadang oposisi, kadang-kadang tidak oposisi. Orang nggak jelas jenis kelaminnya mau gimana sih," ujar dia.

Pertarungan komentar ini menunjukkan bahwa Jokowi masih menjadi magnet politik, terutama bagi PSI dan PDIP. Pertanyaannya, apakah ini sekadar saling balas pernyataan atau sudah mencerminkan persaingan politik yang lebih serius menuju Pemilu 2029?

Berita Daerah: Penyekapan di Kendari

Beralih ke berita daerah, detikSore mengulas kasus penyekapan seorang perempuan di Kendari, Sulawesi Tenggara. Warga setempat nekat menyerang polisi dengan lemparan batu saat petugas hendak menyelamatkan korban yang diduga disekap oleh mantan pacarnya. Para warga tersebut diketahui merupakan rekan dari pelaku.

Dilansir dari detikSulsel, korban berhasil diselamatkan, namun pelaku masih melarikan diri saat situasi penyelamatan tidak kondusif. Kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Latar belakang kejadian dan langkah selanjutnya akan dibahas dalam segmen Berita Nusantara.

Fenomena 60 Ribu Calon Mahasiswa Tidak Daftar Ulang

Menjelang akhir program, detikSore akan membahas fenomena lebih dari 60 ribu calon mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang di perguruan tinggi negeri (PTN) pada Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025. Angka ini merupakan akumulasi kuota kosong dari jalur SNBP, SNBT, dan seleksi mandiri.

Beragam faktor diduga menjadi penyebab, mulai dari tingginya Uang Kuliah Tunggal (UKT), kendala penerimaan KIP Kuliah, persoalan geografis, hingga calon mahasiswa yang memilih sekolah kedinasan atau jalur lain. Diskusi ini akan dibahas bersama Wakil Redaktur Pelaksana detikEdu, Hany Koesumawardani, dalam segmen Sunsetalk.

Banner setelah artikel Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif dengan ilustrasi keluarga

Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan langsung setiap Senin-Jumat pukul 15.30-18.00 WIB di 20.detik.com dan TikTok detikcom.