Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), memberikan apresiasi tinggi kepada Komisi II DPR RI atas dukungan mereka dalam memperkuat pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia. Apresiasi ini disampaikan menyusul pembentukan Panitia Kerja (Panja) Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara oleh Komisi II DPR, yang telah melakukan kunjungan langsung ke sejumlah titik perbatasan.
Panja Komisi II DPR Tinjau Langsung Titik Perbatasan
Dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan agenda pembahasan hasil kunjungan Panja di Ruang Rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026), Mendagri menyatakan, "Nah, dari Komisi II saya menyampaikan apresiasi yang tinggi. Kenapa? Karena mereka membentuk tim, tim khusus namanya Panja, Panitia Kerja." Tim Panja telah meninjau berbagai lokasi di wilayah perbatasan Indonesia dan menemukan sejumlah tantangan yang memerlukan peran aktif seluruh pemangku kepentingan.
BNPP: Koordinator Utama Penyelesaian Masalah Perbatasan
Mendagri menegaskan pentingnya peran BNPP sebagai badan yang mengoordinasikan penyelesaian berbagai persoalan di kawasan perbatasan, mulai dari sengketa batas negara hingga percepatan pembangunan. Menurutnya, pembangunan yang merata akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat rasa nasionalisme. "Kalau negara di perbatasan makmur, masyarakatnya sejahtera, nasionalisme tinggi, ya kan susah diinfiltrasi oleh negara lain," ujar dia.
Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki wilayah perbatasan yang sangat kompleks. Di darat, Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Sementara di laut, Indonesia berbatasan dengan 10 negara.
Usulan Penguatan Kewenangan BNPP dan Pembentukan Pansus
Mengingat besarnya peran BNPP, Komisi II DPR mengusulkan agar BNPP memiliki kewenangan yang lebih imperatif. Mendagri menjelaskan bahwa fungsi koordinasi yang selama ini diemban BNPP kerap menghadapi tantangan karena masing-masing kementerian/lembaga memiliki fokus dan kewenangan tersendiri. "Karena lembaga koordinatif itu enggak gampang. Kita harus mengoordinasikan kementerian/lembaga yang setara, juga pemerintah daerah," sambungnya.
Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Mendagri menekankan bahwa kolaborasi antarkementerian/lembaga dan seluruh pihak terkait menjadi kunci percepatan pembangunan wilayah perbatasan. Ia menyambut baik rencana Komisi II DPR RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang akan melibatkan berbagai komisi di DPR RI guna mengoptimalkan peran kementerian/lembaga dalam memperkuat kawasan perbatasan.
"Pansus khusus daerah perbatasan karena melibatkan K/L, kementerian/lembaga yang ada di komisi-komisi lain. Sehingga otomatis menyelesaikan masalah-masalah yang tadi, seperti jalan, logistik, perbatasan, sengketa antardaerah, pembangunan pasar, sekolah, pendidikan, dan lain-lain. Semua persoalan di daerah perbatasan itu bisa dikeroyok rame-rame oleh semua kementerian/lembaga ketika ada pansus yang mengumpulkan," tandas Mendagri.
Hadir dalam Rapat
Turut hadir dalam rapat tersebut Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda beserta jajaran, Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman beserta jajaran, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA, serta pihak terkait lainnya.
