MK Putuskan 29 Permohonan Uji Materi Hari Ini, Termasuk UU Pilkada dan Kesehatan
MK Putuskan 29 Gugatan Hari Ini, UU Pilkada dan Kesehatan

Mahkamah Konstitusi (MK) menjadwalkan sidang pengucapan putusan atau ketetapan untuk 29 permohonan uji materi pada Senin, 29 Juni 2026. Sidang digelar di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, mulai pukul 13.30 WIB, sebagaimana dilansir laman resmi MK.

Permohonan Terkait UU Kesehatan dan UU Pilkada

Salah satu permohonan yang akan diputus adalah uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang diajukan oleh Dharma Pongrekun, mantan wakil kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sekaligus calon gubernur DKI Jakarta tahun 2024. Dalam permohonan nomor 172/PUU-XXIV/2026, Dharma mempersoalkan tidak adanya indikator pasti mengenai kejadian luar biasa (KLB) dan wabah dalam UU Kesehatan.

Selain itu, terdapat permohonan nomor 195/PUU-XXIV/2026 terkait uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada). Empat mahasiswa menguji konstitusionalitas Pasal 1 angka 1 UU tersebut, meminta penegasan bahwa pilkada dilakukan hanya secara langsung.

—
Banner lebar Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif untuk Telegram

Batas Usia Calon Kepala Desa Juga Diuji

Permohonan nomor 186/PUU-XXIV/2026 menguji batas usia calon kepala desa (kades). Dua mahasiswa yang merasa terhalang maju menjadi kades menguji Pasal 33 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Mereka meminta agar batas usia calon kades diubah dari minimal 25 tahun menjadi minimal 25 tahun atau telah memiliki pengalaman kepemimpinan dalam organisasi kemasyarakatan atau kepemudaan setingkat desa.

Daftar Lengkap 29 Permohonan

Berikut rincian 29 permohonan yang akan diputus MK hari ini:

Banner setelah artikel Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif dengan ilustrasi keluarga
  1. Permohonan nomor 199/PUU-XXIV/2026: uji materi UU MD3 (UU No. 13/2019).
  2. Permohonan nomor 198/PUU-XXIV/2026: uji materi UU HAM (UU No. 39/1999).
  3. Permohonan nomor 197/PUU-XXIV/2026: uji materi UU Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (UU No. 20/2009).
  4. Permohonan nomor 195/PUU-XXIV/2026: uji materi UU Pilkada (UU No. 8/2015).
  5. Permohonan nomor 194/PUU-XXIV/2026: uji materi UU Migas (UU No. 22/2001).
  6. Permohonan nomor 193/PUU-XXIV/2026: uji materi UU Polri (UU No. 2/2002).
  7. Permohonan nomor 139/PUU-XXIII/2025: uji materi UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU No. 4/2023).
  8. Permohonan nomor 196/PUU-XXIV/2026: uji materi UU Advokat (UU No. 18/2003).
  9. Permohonan nomor 180/PUU-XXIV/2026: uji materi UU Peradilan Agama (UU No. 3/2006).
  10. Permohonan nomor 177/PUU-XXIV/2026: uji materi UU Perbendaharaan Negara (UU No. 1/2004).
  11. Permohonan nomor 181/PUU-XXIV/2026: uji materi KUHP (UU No. 1/2023) dan KUHAP (UU No. 20/2025).
  12. Permohonan nomor 172/PUU-XXIV/2026: uji materi UU Kesehatan (UU No. 17/2023).
  13. Permohonan nomor 173/PUU-XXIV/2026: uji materi UU Kepailitan dan PKPU (UU No. 37/2004).
  14. Permohonan nomor 175/PUU-XXIV/2026: uji materi UU Jabatan Notaris (UU No. 2/2014).
  15. Permohonan nomor 210/PUU-XXIV/2026: uji materi UU TNI (UU No. 3/2025).
  16. Permohonan nomor 182/PUU-XXIV/2026: uji materi UU Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999).
  17. Permohonan nomor 164/PUU-XXIII/2025: uji materi UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU No. 4/2023).
  18. Permohonan nomor 183/PUU-XXIV/2026: uji materi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No. 22/2009).
  19. Permohonan nomor 188/PUU-XXIV/2026: uji materi KUHAP (UU No. 20/2025).
  20. Permohonan nomor 187/PUU-XXIV/2026: uji materi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No. 22/2009).
  21. Permohonan nomor 189/PUU-XXIV/2026: uji materi UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU No. 2/2004).
  22. Permohonan nomor 170/PUU-XXIV/2026: uji materi UU Penyesuaian Pidana (UU No. 1/2026).
  23. Permohonan nomor 179/PUU-XXIV/2026: uji materi UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU No. 4/2023).
  24. Permohonan nomor 185/PUU-XXIV/2026: uji materi UU Narkotika (UU No. 35/2009).
  25. Permohonan nomor 174/PUU-XXIV/2026: uji materi UU ASN (UU No. 20/2023).
  26. Permohonan nomor 186/PUU-XXIV/2026: uji materi UU Desa (UU No. 3/2024).
  27. Permohonan nomor 176/PUU-XXIV/2026: uji materi KUHAP (UU No. 20/2025).
  28. Permohonan nomor 184/PUU-XXIV/2026: uji materi UU Pemilu (UU No. 7/2017).
  29. Permohonan nomor 178/PUU-XXIV/2026: uji materi UU Peradilan Militer (UU No. 31/1997) dan UU TNI (UU No. 3/2025).

Dampak dan Harapan

Putusan MK hari ini akan berdampak signifikan terhadap berbagai sektor, mulai dari kesehatan, politik lokal, hingga tata kelola desa. Masyarakat menantikan kepastian hukum terkait KLB, mekanisme pilkada, dan persyaratan calon kepala desa. Sidang ini menjadi sorotan karena melibatkan sejumlah isu krusial yang telah lama diperdebatkan.