Presiden China, Xi Jinping, tiba di Pyongyang, Korea Utara, pada Senin (08/06) untuk melakukan kunjungan kenegaraan yang langka. Para pengamat meyakini kunjungan ini bertujuan untuk menegaskan kembali pengaruh China atas Korea Utara sekaligus menawarkan dukungan ekonomi dan politik kepada negara tersebut.
Kunjungan Bersejarah Xi Jinping
Kunjungan selama dua hari ini merupakan lawatan pertama Xi ke Korea Utara dalam tujuh tahun terakhir. Ia dijadwalkan bertemu dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un. Pertemuan ini menjadi yang pertama sejak September 2025, ketika keduanya bertemu di Beijing setelah menyaksikan parade militer bersama Presiden Rusia Vladimir Putin dan sejumlah pemimpin negara lainnya.
Para pengamat menilai pertemuan ini akan berdampak besar terhadap hubungan bilateral kedua negara dan dinamika kawasan, terutama saat China dan Korea Utara sama-sama menghadapi ketegangan dengan Amerika Serikat.
"Presiden China tidak mengunjungi Korea Utara hanya karena jadwal biasa. Kunjungan Xi akan berimplikasi pada hubungan China dan Korea Utara," ujar Leif-Eric Easley, profesor di Universitas Ewha, Seoul, Korea Selatan.
Pengaruh terhadap Semenanjung Korea
Kunjungan Xi berlangsung setelah serangkaian pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing bulan lalu. Xi juga dijadwalkan kembali bertemu Trump dalam kunjungan ke Amerika Serikat pada September mendatang.
Kepala One Korea Center, lembaga penelitian yang berfokus pada dinamika politik di Semenanjung Korea, Kwak Gil Sup, menuturkan bahwa rangkaian pertemuan Xi Jinping ini ingin menunjukkan pengaruh besar China di Semenanjung Korea sekaligus menegaskan peran kepemimpinannya di kawasan Asia Timur Laut di tengah persaingannya dengan Amerika Serikat.
China selama ini merupakan penyokong ekonomi utama dan sekutu diplomatik terpenting Korea Utara. Para ahli menilai Beijing kerap menghindar dari pemberian sanksi PBB terhadap Pyongyang dan diam-diam memberikan bantuan agar negara tetangganya itu tetap bertahan.
Para analis menilai bahwa jika Xi berhasil memulihkan pengaruh eksklusif China atas Korea Utara, hal itu dapat menjadi daya tawar penting dalam hubungannya dengan Trump, yang berulang kali menyatakan ingin menghidupkan kembali diplomasi antara AS dan Korea Utara.
Korea Utara Membutuhkan Dukungan China
Hubungan kedua negara sempat dipertanyakan dalam beberapa tahun terakhir karena Korea Utara lebih memprioritaskan kerja sama dengan Rusia, termasuk memasok pasukan dan senjata untuk membantu perang Rusia di Ukraina. Sebagai timbal balik, Pyongyang memperoleh bantuan ekonomi dan militer dari Moskow.
Pengamat memperkirakan Xi Jinping akan menawarkan berbagai paket bantuan ekonomi kepada Korea Utara, seperti pengiriman beras dan pupuk, pembukaan kembali wisata rombongan dari China, hingga proyek kerja sama ekonomi antar kedua negara.
"Korea Utara tidak bisa hanya bergantung pada Rusia. Mereka tetap perlu menjalin keselarasan dengan China," kata Kwak.
Pemimpin China tersebut juga diperkirakan tidak akan menekan Kim Jong Un terkait isu denuklirisasi Korea Utara. Sebaliknya, ia kemungkinan hanya akan berbicara secara umum mengenai perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea.
Sehari sebelum kedatangan Xi Jinping, Kim Yo Jong, adik perempuan Kim Jong Un yang juga pejabat senior di Korea Utara, menegaskan bahwa program senjata nuklir negaranya merupakan "keputusan yang tidak bisa ditarik mundur".
Profesor hubungan internasional dari DePaul University, Minseon Ku, mengatakan bahwa "Beijing kemungkinan telah menerima Korea Utara sebagai negara berkekuatan nuklir dan Xi Jinping kemungkinan besar akan menyampaikan kepada Kim Jong Un bahwa China lebih mengutamakan stabilitas daripada apa pun".
Korea Utara Tingkatkan Kekuatan Senjata Nuklir
Di sisi lain, Korea Utara terus memperkuat kemampuan militernya. Pekan lalu, Kim Jong Un meresmikan fasilitas baru produksi bahan baku senjata nuklir dan berkomitmen memperkuat kekuatan nuklir negaranya. Ia juga meninjau uji coba kapal tempur baru dan menyerukan percepatan pembangunan angkatan laut bersenjata nuklir.
Sejak rencana diplomasi tingkat tinggi antara Kim Jong Un dan Presiden AS Donald Trump gagal pada 2019, Korea Utara menolak tawaran dialog dari Amerika Serikat dan Korea Selatan serta lebih fokus memperbesar dan memajukan teknologi senjata nuklirnya.
