Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada hari Selasa (12/05) dilaporkan bertolak ke Beijing untuk bertemu Presiden Xi Jinping setelah berminggu-minggu gagal membujuk pemerintah China mempengaruhi sekutunya. Washington meminta Beijing untuk menekan Iran agar menyetujui persyaratan mengakhiri perang yang sudah berlangsung dua bulan atau setidaknya membuka kembali Selat Hormuz.
Pertemuan dengan Ekspektasi Sederhana
Pertemuan yang dijadwalkan pada 14 dan 15 Mei ini hanya memunculkan ekspektasi yang sederhana. Ini merupakan kali pertama kedua pemimpin negara bertemu sejak melakukan jeda perang dagang yang cukup menyakitkan pada Oktober 2025. Dinamika tersebut menunjukkan bahwa pendekatan Trump telah gagal memberikan keunggulan menjelang perundingan.
Pertemuan di ibu kota China ini akan menjadi acara yang cukup megah. Para pemimpin dijadwalkan mengadakan KTT di Great Hall of the People atau Balai Agung Rakyat, mengunjungi situs warisan UNESCO Kuil Langit, makan malam di jamuan kenegaraan, serta minum teh dan makan siang bersama. Namun kemegahan acara tidak serta-merta mencerminkan hasil yang diharapkan. "Trump agaknya lebih membutuhkan Tiongkok daripada sebaliknya," kata Alejandro Reyes, profesor yang fokus pada kebijakan luar negeri Tiongkok di University of Hong Kong, kepada Reuters. "Dia membutuhkan semacam kemenangan kebijakan luar negeri, kemenangan yang menunjukkan bahwa dia berupaya memastikan stabilitas dunia dan bukan sekadar mengganggu politik global."
Tekanan Domestik Trump
Tekanan domestik terhadap Trump memang cukup besar. Lebih dari 60 persen warga Amerika tidak menyetujui perang Iran yang dia lancarkan, menurut survei Reuters dan Ipsos bulan lalu. Kondisi ini menyudutkan Trump yang sebabnya harus membukukan hasil konkret dari kunjungannya ke Beijing.
Taiwan Jadi Posisi Tawar yang Sensitif
Ketika di China ditanya soal komitmen AS menjual senjata ke Taiwan, Trump tidak menjawab langsung. Betapapun juga, isu kemerdekaan Taiwan adalah hal yang sangat sensitif bagi Beijing. "Presiden Xi Jinping ingin kami tidak melakukannya dan saya akan membahas hal tersebut. Itu merupakan salah satu dari banyak hal yang akan saya bicarakan," kata Trump kepada para jurnalis di Ruang Oval, Gedung Putih. Trump, sambil mengacu pada invasi Rusia ke Ukraina, berkata tentang Taiwan bahwa dirinya "tidak berpikir itu akan terjadi." "Saya pikir kita akan baik-baik saja. Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Presiden Xi Jinping. Dia tahu saya tidak ingin itu terjadi," sambung Trump. Namun Trump juga mencatat bahwa Amerika Serikat berada di posisi yang "sangat, sangat jauh" dibandingkan dengan China.
Ketika dimintai tanggapan atas pernyataan Trump, Kementerian Luar Negeri Taiwan berjanji untuk "terus memperkuat kerja sama" dengan Amerika Serikat sebagai negara pendukung keamanan utama pulau tersebut. Taiwan juga menyatakan akan "membangun kemampuan pencegahan yang efektif untuk bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan." Berdasarkan "Six Assurances" 1982, fondasi utama kebijakan AS terhadap Taiwan setelah pengalihan pengakuan diplomatik, Amerika Serikat menyatakan tidak akan "berkonsultasi" dengan Tiongkok soal penjualan senjata ke Taiwan.
Namun jika mengacu pada dinamika di Kongres, sekelompok senator AS yang dipimpin Jeanne Shaheen, politisi Partai Demokrat teratas di Komite Hubungan Luar Negeri Senat, mengatakan bahwa Trump harus segera menyetujui paket senjata senilai 14 miliar dolar AS ke Taiwan. "Kami mendesak Anda dan tim Anda untuk memperjelas bahwa dukungan Amerika untuk Taiwan tidak dapat diganggu gugat," demikian tulis para senator tersebut. Kelompok ini sebagian besar berasal dari Partai Demokrat, tetapi juga termasuk dua politisi sentris dari Partai Republik. Para senator juga menekankan bahwa saat membahas masalah ekonomi, Trump harus menyatakan bahwa "dukungan Amerika untuk Taiwan tidak bisa dinegosiasikan."
Kekhawatiran muncul dari berbagai pihak bahwa tawar-menawar antara Trump dan Xi bisa membuat Beijing berani mengambil Taiwan dengan paksa. Bahkan perubahan nuansa dalam kata-kata Washington saja akan menimbulkan kecemasan tentang komitmen pendukung terpenting Taipei. Kecemasan itu akan berdampak ke seluruh sekutu AS lainnya di Asia. Di sisi lain, Wu Xinbo, profesor di Universitas Fudan Shanghai yang menjabat di dewan penasihat kebijakan Kementerian Luar Negeri Tiongkok, mengatakan Trump harus memperjelas bahwa dia "tidak akan mendukung kemerdekaan atau mengambil tindakan yang mendorong agenda politik separatis."
Iran Jadi Tekanan yang Belum Membuahkan Hasil
Selain Taiwan, isu Iran juga menjadi agenda berat dalam pertemuan ini. Trump menunjukkan sikap yang berubah-ubah terkait peran Tiongkok dalam konflik tersebut. Di satu sisi, ia kerap mengecam China karena tidak cukup menekan Iran sebagai pembeli minyak terbesarnya. Di sisi lain, ia juga memuji pemerintah Xi Jinping yang membantu mendorong Teheran kembali ke meja perundingan ketika negosiasi gencatan senjata nyaris gagal pada April 2026. Namun menjelang kunjungan berisiko tinggi ini, Gedung Putih telah menetapkan ekspektasi rendah bahwa Trump akan mampu membujuk Xi Jinping mengubah sikap Tiongkok.
Meski begitu, pemerintahan Trump tampak tidak ingin membiarkan isu Iran mengganggu agenda lain yang tak kalah rumit, seperti perdagangan dan upaya mendorong China memblokir ekspor bahan baku fentanil. "Kami tidak ingin ini menjadi sesuatu yang menggagalkan hubungan yang lebih luas atau kesepakatan yang mungkin keluar dari pertemuan kami di Beijing," ungkap Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer di Bloomberg TV pekan lalu.
Ahmed Aboudouh, pengamat dari think tank Chatham House di London yang fokus pada politik Tiongkok di Timur Tengah, berpendapat bahwa Beijing secara publik menegaskan ingin melihat perang berakhir. Tiongkok juga telah bekerja secara diplomatis di balik layar untuk membantu sekutunya Pakistan mendorong kesepakatan damai. Selain itu, Beijing juga telah mengirim "pesan halus berisi ketidakpuasan kepada Iran" karena menutup Selat Hormuz, dan kepada AS atas blokirnya terhadap pengiriman Iran. "Mereka sangat berhati-hati, menghindari risiko, dan tidak ingin terlibat dalam apa pun yang akan menyeret mereka ke sesuatu yang tidak mereka anggap sebagai masalah mereka," papar Aboudouh.
Menjelang kedatangan Trump, Menteri Luar Negeri China Wang Yi pekan lalu menjamu rekannya dari Iran, Abbas Araghchi, di Beijing. Wang Yi menggunakan momen itu untuk membela hak Iran mengembangkan energi nuklir sipil. Xi Jinping sendiri juga menawarkan kritik implisit terhadap AS atas perang tersebut. Dia mengatakan bahwa menjaga aturan hukum internasional adalah hal yang utama, sambil menambahkan bahwa hal itu "tidak boleh diterapkan secara selektif atau diabaikan." Xi juga menegaskan bahwa dunia tidak boleh dibiarkan kembali "ke hukum rimba."
Sanksi Baru Menjelang Kunjungan
Menjelang pertemuan Trump dan Xi Jinping, pemerintah AS justru menjatuhkan serangkaian sanksi baru. Departemen Keuangan AS pada hari Senin (11/05) menjatuhkan sanksi terhadap 12 individu dan entitas yang dituduh memfasilitasi penjualan dan pengiriman minyak Iran ke Tiongkok. Sebelumnya, Departemen Luar Negeri AS juga mengumumkan pada hari Jumat (08/05) bahwa mereka menjatuhkan sanksi terhadap empat entitas, termasuk tiga perusahaan berbasis Tiongkok, karena menyediakan citra satelit sensitif yang memungkinkan serangan militer Iran terhadap pasukan AS di Timur Tengah. Sanksi tersebut dijatuhkan bahkan ketika Menteri Keuangan Scott Bessent tengah mempersiapkan kunjungan Trump melalui pembicaraan dengan Wakil Perdana Menteri Tiongkok He Lifeng di Seoul.
Beijing menyebut sanksi itu sebagai "tekanan unilateral ilegal" dan memberlakukan blocking statute. Aturan yang disahkan pada 2021 ini tidak pernah digunakan sampai sekarang. Blocking statute melarang entitas Tiongkok mana pun untuk mengakui atau mematuhi sanksi AS tersebut. Langkah ini menandai eskalasi baru dalam respons Tiongkok terhadap tekanan ekonomi Washington.
Delegasi dan Agenda Lainnya
Gedung Putih mengatakan Trump akan membawa sejumlah eksekutif AS teratas dalam kunjungan ini, termasuk Elon Musk dan Tim Cook dari Apple. Perjalanan ini diharapkan sangat berfokus pada upaya presiden AS untuk meningkatkan perdagangan. Meski demikian, delegasi bisnis kali ini lebih kecil dibandingkan kunjungan Trump ke Beijing pada 2017. Selain perdagangan, Trump mengatakan pada hari Senin (11/05) bahwa dia akan membahas penjualan senjata ke Taiwan dan kasus taipan media Jimmy Lai yang dipenjara bersama Xi. Keluarga dari dua warga Amerika yang dipenjara di China selama lebih dari satu dekade juga mendesak Trump untuk mengupayakan pembebasan mereka.
"Dulu kita dimanfaatkan selama bertahun-tahun oleh presiden-presiden sebelumnya dan sekarang kita baik-baik saja dengan Tiongkok," ujar Trump. "Saya sangat menghormatinya dan semoga dia menghormati saya." Di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun mengatakan diplomasi tingkat tinggi "tidak tergantikan" antara kedua negara. "Tiongkok bersedia bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam semangat kesetaraan, rasa hormat, dan saling menguntungkan, untuk memperluas kerja sama, mengelola perbedaan, dan menyuntikkan lebih banyak stabilitas dan kepastian ke dunia yang bergejolak dan saling terkait," kata Guo dalam pengarahan pers.
Harapan Hasil Pertemuan
Survei Chicago Council on Global Affairs yang diterbitkan pada Oktober 2025 menunjukkan bahwa 53 persen warga Amerika kini meyakini AS harus menjalin kerja sama yang bersahabat dengan Tiongkok. Angka ini naik dari 40 persen pada 2024. Dengan kondisi tersebut, sekadar menjaga hubungan tetap stabil dan memperpanjang gencatan perang dagang bisa cukup bagi Trump untuk mengklaim kemenangan. Namun para analis memiliki penilaian yang lebih skeptis. Scott Kennedy dari Center for Strategic and International Studies di Washington mengatakan bahwa hasil utama pertemuan ini kemungkinan berupa "gencatan senjata superfisial yang sebagian besar menguntungkan China." Kurt Campbell, mantan Wakil Menteri Luar Negeri AS saat pemerintahan Biden dan kini menjabat sebagai ketua The Asia Group, menilai akan sulit membuat Tiongkok terlibat lebih dalam pada isu-isu yang diinginkan AS. "Mereka akan berhati-hati karena mereka bisa melihat pasir hisap politik sama baiknya dengan siapa pun," pungkas Campbell.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris. Diadaptasi oleh Muhammad Hanafi. Editor: Prihardani Purba.
