Prabowo Paparkan Strategi Indonesia di Board of Peace untuk Perjuangan Palestina
Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mengungkapkan alasan mendasar di balik keputusan Indonesia untuk bergabung dengan Board of Peace (BoP). Menurutnya, langkah ini diambil setelah melalui pertimbangan yang matang, dengan tujuan utama mendukung tercapainya kemerdekaan penuh Palestina. Dalam diskusi bersama jurnalis dan pengamat yang digelar di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, yang tayang pada Kamis (19/3/2026), Prabowo menegaskan bahwa dengan berada di dalam BoP, Indonesia dapat memiliki suara yang lebih kuat untuk membantu rakyat Palestina.
Latar Belakang Keterlibatan Indonesia dalam Pembentukan BoP
Prabowo menjelaskan bahwa awal mula keterlibatan Indonesia dalam pembentukan BoP bermula pada 23 September, saat ia menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB. Pada kesempatan itu, ia secara tegas menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dan mendorong solusi dua negara (two-state solution) sebagai jalan menuju perdamaian. Usai sidang PBB, ia bersama tujuh pemimpin negara mayoritas Muslim dalam Group of Eight—termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Turki, Pakistan, Qatar, dan Mesir—diundang oleh Presiden AS Donald Trump dalam sebuah pertemuan khusus.
Dalam pertemuan tersebut, Trump disebut meminta negara-negara itu untuk mendukung 21-point plan, yaitu proposal yang dirancang untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan di Gaza. Rincian poin-poin tersebut dibacakan satu per satu oleh utusan khusus AS, Steve Witkoff. Prabowo menyimak dengan saksama dan tertarik pada poin ke-19 dan ke-20, yang menggarisbawahi bahwa Palestina akan diberikan jalan untuk menjadi bangsa mandiri dan mampu menentukan masa depannya, serta bahwa AS akan memfasilitasi dialog antara Israel dan Palestina agar dapat hidup berdampingan secara damai.
Keselarasan Pandangan dan Keputusan untuk Bergabung
Prabowo menilai bahwa isi proposal tersebut sejalan dengan pandangan Indonesia terhadap isu Palestina, di mana perdamaian jangka panjang hanya dapat dicapai melalui solusi dua negara. Ia menyatakan, "Jadi, kita lihat ini (poin) 19 dan 20 ada peluang (untuk kemerdekaan Palestina) walaupun kita tahu ini sedikit. Akhirnya, kita berdelapan (pimpinan negara mayoritas Muslim) diskusi, kita dukung ini atau tidak? Akhirnya, dalam lobi-lobi kita bilang, kita dukung." Selanjutnya, para pemimpin itu menunjuk Emir Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, sebagai juru bicara untuk menyampaikan dukungan mereka kepada Trump.
Beberapa saat setelah pertemuan, muncul gagasan mengenai pembentukan BoP, yang kemudian diadopsi dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803. Menanggapi perkembangan ini, Group of Eight kembali berunding untuk memutuskan apakah perlu ikut serta atau tidak. Berdasarkan hasil perundingan, mereka menyimpulkan bahwa bergabung dalam BoP akan memberikan ruang yang lebih besar untuk memengaruhi arah kebijakan agar berpihak pada kepentingan Palestina. Prabowo menekankan, "Kalau kita di dalam, mungkin kita bisa pengaruhi dan membantu rakyat Palestina. Kalau di luar (BoP), kita tidak bisa (memperjuangkan Palestina). Jadi, akhirnya kita putuskan, kita masuk."
Komitmen dan Fleksibilitas Indonesia dalam BoP
Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak akan ragu untuk keluar dari BoP jika hasil-hasil keputusannya dinilai tidak sejalan dengan kepentingan Indonesia atau Palestina. Bahkan, ia menyatakan bahwa Indonesia dapat keluar dari dewan tersebut tanpa perlu merundingkannya terlebih dahulu dengan anggota Group of Eight lainnya. "Selama kita di dalam BoP bisa bantu perjuangan rakyat Palestina, kita akan berusaha. Begitu kita ambil kesimpulan tidak ada harapan dan kontraproduktif, kita menilai kita habis waktu, habis energi, dan tidak menguntungkan kepentingan nasional bangsa Indonesia, kita keluar," tambahnya.
Prabowo berharap bahwa Indonesia dan anggota Group of Eight lainnya dapat memberikan kontribusi positif bagi perdamaian jangka panjang di Palestina. Ia mengingatkan, "Jadi, saya menjalankan perjuangan bangsa Indonesia dari dulu. Kita selalu membela kemerdekaan Palestina." Dengan demikian, keputusan untuk bergabung dengan BoP mencerminkan strategi diplomasi Indonesia yang realistis dan berorientasi pada aksi konkret dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina.
