Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI yang Ditangkap Israel
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa negara hadir untuk menjamin keselamatan sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang ditangkap oleh Israel saat mengikuti misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla menuju Gaza, Palestina. Pemerintah juga memberikan perlindungan serupa kepada WNI awak kapal MT Honour 25 yang menjadi korban pembajakan di Somalia.
“Percayalah bahwa negara pasti hadir dan bertanggung jawab terhadap keselamatan warga negara kita yang di luar negeri,” ujar Supratman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026).
Koordinasi Antar Kementerian
Supratman menjelaskan bahwa Kementerian Hukum turut membantu proses penanganan dengan berkoordinasi bersama Kementerian Luar Negeri. Pemerintah akan bergerak secara terkoordinasi di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Saya kira pemerintah di bawah pemerintahan Bapak Presiden lewat Kementerian Luar Negeri terutama, dan kementerian-kementerian terkait pasti akan melakukan upaya yang sama dan terkoordinasi,” tambahnya.
Detail Penangkapan 9 WNI
Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan bahwa pemerintah telah berkoordinasi dengan perwakilan RI di kawasan Timur Tengah serta negara sahabat yang warganya ikut dalam misi Global Sumud Flotilla. “Kami meminta tolong kepada rekan-rekan kita, pertama, negara yang warga negaranya mengalami nasib serupa, kemudian dengan rekan-rekan kita di Yordania dan Turki,” kata Sugiono, dilansir Antara.
Kemlu mencatat total sembilan WNI ditangkap pasukan Israel dalam insiden penyergapan konvoi kemanusiaan menuju Jalur Gaza. Tiga di antaranya merupakan wartawan media nasional yang tengah menjalankan tugas jurnalistik, yakni Bambang Noroyono dan Thoudy Badai dari Republika serta Andre Prasetyo Nugroho dari Tempo.
Pembajakan Kapal MT Honour 25
Selain menangani kasus di Gaza, pemerintah terus memantau kondisi WNI awak kapal MT Honour 25 yang dibajak di perairan Hafun, Somalia pada 22 April 2026. Kemlu menyebut seluruh WNI dalam kondisi sehat, kebutuhan logistik terpenuhi, dan gaji mereka tetap dibayarkan. Pemerintah terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak di dalam maupun luar negeri untuk menangani kasus pembajakan tersebut.
