Amerika Serikat (AS) dan Iran mengirim delegasi ke Doha, Qatar, pekan ini di tengah upaya melanjutkan perundingan menuju kesepakatan damai permanen. Namun, kedua pihak berbeda dalam satu hal: apakah pembicaraan langsung benar-benar akan terjadi. Perbedaan klaim antara Washington dan Teheran ini menimbulkan tanda tanya tentang kelanjutan gencatan senjata yang mengakhiri perang selama empat bulan.
Klaim Berbeda soal Pertemuan Langsung
Presiden AS Donald Trump pada Senin (29/6) mengatakan bahwa "Iran telah meminta pertemuan. Pertemuan itu akan berlangsung besok di Doha," tulisnya melalui platform media sosial konservatif, Truth Social. Gedung Putih kemudian menyatakan utusan khusus Steve Witkoff bersama penasihat Presiden AS Jared Kushner akan bertolak ke Qatar untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi serta pembicaraan teknis.
Namun, Teheran membantah klaim tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghaei, menegaskan bahwa meski delegasi ahli Iran akan berada di Doha pekan ini, tidak ada agenda perundingan dengan AS. "Tidak ada pertemuan negosiasi dengan pihak AS di tingkat mana pun yang dijadwalkan dalam beberapa hari ke depan," kata Baghaei pada Senin (29/6). Reuters melaporkan bahwa hingga Senin (29/6) belum ada kepastian apakah kedua delegasi benar-benar akan bertemu.
Batas Waktu 60 Hari untuk Kesepakatan
Berdasarkan nota kesepahaman yang diumumkan bulan ini, Washington dan Teheran memiliki waktu kurang dari 60 hari untuk merundingkan kesepakatan damai permanen. Pembahasan tersebut mencakup program nuklir Iran, keringanan sanksi, pengaturan Selat Hormuz, hingga berbagai aspek keamanan pascakonflik.
Selat Hormuz: Sumber Ketegangan yang Belum Reda
Meski gencatan senjata telah diberlakukan, implementasinya masih menghadapi tantangan besar di Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang sebelum perang dilalui sekitar seperlima perdagangan minyak dan gas alam cair dunia. Dalam kesepakatan sementara, Iran diminta memfasilitasi kembali pelayaran komersial sesuai dengan hukum internasional. Namun, Teheran menegaskan bahwa pengelolaan selat tetap berada di bawah koordinasinya bersama Oman dan negara-negara Teluk.
Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, pada Minggu (28/6), memperingatkan bahwa upaya membentuk pengaturan pelayaran di luar mekanisme Iran hanya akan memperburuk situasi. "Setiap upaya membentuk pengaturan baru atau terpisah dari mekanisme yang saat ini dijalankan Republik Islam Iran hanya akan menimbulkan komplikasi lebih lanjut, menunda pembukaan kembali Selat Hormuz, dan meningkatkan ketegangan," ujarnya.
Perbedaan penafsiran tersebut memicu saling serang selama akhir pekan. Komando Pusat AS menyatakan telah menyerang sejumlah target militer Iran sebagai respons atas ancaman terhadap pelayaran komersial. Iran kemudian mengatakan telah membalas dengan menyerang pangkalan militer AS di Kuwait dan Bahrain. Meski serangan tampak mereda pada Senin (29/6), implementasi kesepakatan tersebut masih belum sepenuhnya jelas.
Operasi Pembersihan Ranjau Laut Jadi Perdebatan
Salah satu isu yang diperdebatkan adalah operasi pembersihan ranjau laut. Iran menolak keterlibatan Prancis setelah Paris dan Oman mengumumkan rencana kerja sama di bidang tersebut. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, menegaskan bahwa hanya Iran yang berwenang menjalankan operasi tersebut. "Situasinya sensitif dan kompleks. Kami sangat menyarankan Prancis agar tidak semakin memperumit keadaan dengan tindakan-tindakannya yang provokatif," kata Gharibabadi. Sementara itu, data perusahaan pelacakan kapal menunjukkan aktivitas pelayaran di Selat Hormuz mulai kembali berlangsung, meski volumenya masih berada di bawah tingkat sebelum perang.
Konflik Lebanon Turut Memengaruhi Negosiasi
Selain Selat Hormuz, situasi di Lebanon juga menjadi persoalan yang berpotensi menghambat kelanjutan proses diplomatik. Iran menilai penghentian perang harus disertai penarikan pasukan Israel dari Lebanon sebelum pembahasan isu lain dilanjutkan. Sebaliknya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan pasukan Israel akan tetap berada di Lebanon selatan hingga Hizbullah dilucuti. "Pasukan Israel akan tetap berada di Lebanon selatan sampai Hizbullah dan organisasi teroris lainnya dilucuti, serta tidak lagi menimbulkan ancaman bagi Israel," kata Netanyahu.
Di sisi lain, pemimpin Hizbullah, Naim Kassem, menolak syarat tersebut. Menurutnya, mengaitkan penarikan pasukan Israel dengan pelucutan senjata Hizbullah merupakan "usulan yang sangat berbahaya." Perbedaan posisi itu diperumit oleh adanya dua kerangka kesepakatan yang berbeda. Kesepakatan antara AS dan Iran menyerukan gencatan senjata penuh di Lebanon. Namun, perjanjian terpisah yang dimediasi Washington antara Israel dan pemerintah Lebanon memungkinkan pasukan Israel tetap berada di wilayah selatan hingga Hizbullah dilucuti. Media pemerintah Lebanon melaporkan serangan Israel di Lebanon selatan masih terjadi pada Senin (29/6), meskipun kedua negara telah menyepakati kerangka perdamaian pada pekan sebelumnya.
Jalan Panjang Menuju Perdamaian
Berbagai perkembangan tersebut menunjukkan bahwa meski intensitas konflik antara AS dan Iran mulai menurun, jalan menuju kesepakatan damai yang permanen masih menghadapi sejumlah tantangan. Selain belum adanya kepastian mengenai dimulainya kembali perundingan langsung, kedua pihak juga masih berbeda pandangan mengenai implementasi kesepakatan di Selat Hormuz serta penyelesaian konflik di Lebanon.
