Israel Resmi Masuk Dewan Perdamaian Bentukan Trump, Indonesia Tetap Kukuh Dukung Palestina
Jakarta - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara resmi mengumumkan bergabungnya negaranya ke dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pengumuman ini disampaikan Netanyahu pada Rabu (11/2) waktu setempat selama kunjungannya ke Washington, di mana ia bertemu dengan Trump dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.
Dilansir dari Al Arabiya dan Reuters, Kamis (12/22/2026), dalam foto yang dirilis setelah pertemuan tersebut, terlihat Netanyahu dan Rubio memegang dokumen dengan tanda tangan Netanyahu tentang bergabungnya Israel ke dewan tersebut. Netanyahu menyatakan bahwa ia "menandatangani masuknya Israel sebagai anggota 'Dewan Perdamaian'."
Latar Belakang Pembentukan Dewan Perdamaian
Board of Peace ini dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB yang diadopsi pada pertengahan November tahun lalu. Resolusi tersebut memberi wewenang kepada dewan dan negara-negara yang bekerja sama untuk membentuk pasukan stabilisasi internasional di Gaza. Ini terjadi setelah gencatan senjata di Gaza dimulai pada bulan Oktober, di bawah rencana Trump yang disetujui oleh Israel dan kelompok militan Palestina, Hamas.
Trump menjelaskan bahwa dewan tersebut dimaksudkan untuk mengawasi pemerintahan sementara Gaza. Ia juga menambahkan bahwa dewan ini, dengan dirinya sebagai ketua, akan diperluas untuk menangani konflik global lainnya.
Posisi Tegas Indonesia Meski Berada dalam Satu Organisasi
Meskipun Indonesia bersama tujuh negara muslim lainnya telah lebih dulu bergabung dengan Board of Peace, Kementerian Luar Negeri RI menegaskan bahwa prinsip Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina tetap tidak berubah. Juru bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, menyampaikan hal ini kepada wartawan pada Kamis (12/2/2026).
"Kehadiran Indonesia di Board of Peace tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara mana pun," tegas Yvonne. "Keikutsertaan didasarkan pada mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza di Palestina, sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025)."
Yvonne lebih lanjut menegaskan bahwa keanggotaan negara mana pun dalam Board of Peace tidak akan mengubah prinsip Indonesia. Kemlu RI mengecam pelanggaran hukum internasional dan tetap mengedepankan realisasi solusi dua negara.
"Di BoP maupun di semua forum yang ada, Indonesia sejak awal menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil, mengecam pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional yang terjadi di Gaza, akses bantuan kemanusiaan, serta realisasi solusi dua negara," ujarnya.
Peran Indonesia dalam Mendorong Perdamaian
Indonesia memandang bahwa keterlibatan para pihak yang berkonflik merupakan bagian penting dari proses menuju perdamaian. Oleh karena itu, Indonesia akan memanfaatkan keanggotaannya di Board of Peace untuk aktif mendorong keterlibatan Otoritas Palestina.
"Indonesia akan memanfaatkan keanggotaan di BoP untuk juga aktif mendorong keterlibatan Otoritas Palestina dan memastikan seluruh proses tetap berorientasi pada kepentingan Palestina dan menghormati hak-hak dasar rakyat Palestina, serta mendorong terwujudnya solusi dua negara," sambung Yvonne.
Sejarah Bergabungnya Indonesia dan Negara Muslim Lain
Indonesia bersama tujuh negara muslim lainnya telah menyatakan bergabung dengan Board of Peace bentukan Trump lebih dulu. Pengumuman ini disampaikan melalui akun X Kementerian Luar Negeri Indonesia pada Kamis (22/1/2026). Negara-negara tersebut meliputi:
- Republik Turki
- Republik Arab Mesir
- Kerajaan Hashemite Yordania
- Republik Indonesia
- Republik Islam Pakistan
- Negara Qatar
- Kerajaan Arab Saudi
- Uni Emirat Arab
Dalam pernyataan resminya, Kemlu RI menegaskan bahwa bergabungnya Indonesia dan negara-negara muslim lainnya adalah untuk menegaskan kembali komitmen mereka mendukung pemerintahan transisi dalam rencana komprehensif untuk mengakhiri konflik Gaza. "Para Menteri menegaskan kembali dukungan negara mereka terhadap upaya perdamaian yang dipimpin oleh Presiden Trump, dan menegaskan kembali komitmen negara mereka untuk mendukung pelaksanaan misi Dewan Perdamaian sebagai pemerintahan transisi," tulis Kemlu RI.
Dengan demikian, meskipun berada dalam organisasi yang sama dengan Israel, Indonesia tetap konsisten pada prinsipnya untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan mencari solusi damai melalui diplomasi yang berkelanjutan.
