Iran Kirim Surat Protes ke PBB Soal Rencana Pembunuhan Pejabat Tinggi oleh AS dan Israel
Teheran - Amerika Serikat (AS) dan Israel dilaporkan berencana membunuh para pejabat tinggi Iran, termasuk Menteri Luar Negeri (Menlu) Abbas Araghchi dan Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf. Rencana ini langsung memicu reaksi keras dari pemerintah Iran, yang mengirimkan surat protes resmi kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres dan Presiden Dewan Keamanan PBB.
Laporan Media Ungkap Daftar Target Pembunuhan
Rencana pembunuhan tersebut diungkap oleh Wall Street Journal (WSJ), yang menyebutkan bahwa nama kedua pejabat Iran itu sempat masuk dalam daftar target Israel. Namun, daftar itu dikabarkan telah dihapus sementara seiring dengan upaya AS dan Iran menjajaki kemungkinan perundingan damai. Dalam suratnya, Iran menyatakan bahwa kebijakan kriminal ini telah diterapkan secara sistematis sejak dimulainya agresi AS-Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu, yang diawali dengan pembunuhan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dan beberapa pejabat senior lainnya.
Duta Besar dan Perwakilan Tetap Iran untuk PBB, Amir Saeed Iravani, menyampaikan keprihatinan mendalam atas laporan media tersebut. Ia menegaskan bahwa ancaman ini merupakan contoh nyata terorisme negara dan pelanggaran berat hukum internasional. "Saya meminta perhatian Yang Mulia dan para anggota Dewan Keamanan terhadap laporan yang diterbitkan di media," kata Iravani dalam suratnya yang dikirimkan pada Kamis (26/3) waktu setempat, seperti dilansir Press TV.
Iran Kecam Pola Pikir Kriminal AS dan Israel
Iravani lebih lanjut menjelaskan bahwa laporan tersebut menunjukkan AS dan Israel telah mengidentifikasi pejabat tinggi Iran sebagai target pembunuhan. Ia menekankan bahwa penangguhan rencana ini hanya bersifat sementara dan menggambarkan kerangka kerja operasional yang bertujuan membunuh pejabat politik tertinggi Iran. Menurutnya, ancaman ini adalah produk dari "pola pikir kriminal" yang secara terbuka menyebut aturan keterlibatan sebagai hal yang bodoh.
"Penggunaan istilah 'daftar target pembunuhan' harus dilihat sebagai manifestasi lain dari tindakan teroris yang sama, yang memulai perang kriminal terhadap Iran, dan sejauh ini telah mengakibatkan kematian lebih dari 3.000 warga sipil," tulis surat tersebut. Iravani juga menggarisbawahi bahwa kebijakan untuk membunuh pejabat tinggi negara anggota PBB yang berdaulat merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap Piagam PBB serta hukum HAM dan kemanusiaan internasional.
Nama Menlu Iran Dicoret dari Daftar Target
Belakangan, Israel disebut telah mencoret nama Abbas Araghchi dan Mohammad Bagher Ghalibaf dari daftar target serangannya. Hal ini terjadi setelah Pakistan mengajukan permintaan kepada AS untuk tidak menargetkan kedua pejabat tinggi Iran tersebut. Seorang sumber Pakistan yang mengetahui diskusi tersebut mengungkapkan kepada Reuters bahwa Israel memiliki koordinat mereka dan ingin melenyapkan mereka, tetapi AS meminta Israel mundur karena khawatir tidak ada lagi yang bisa diajak berunding.
Iran diketahui sedang mengkaji proposal gencatan senjata berisi 15 poin dari pemerintahan Presiden AS Donald Trump, yang dikirimkan melalui Pakistan, untuk menghentikan pertempuran yang berkelanjutan. Proposal itu menyerukan penghapusan stok uranium yang diperkaya tinggi milik Iran, penghentian pengayaan uranium, pembatasan program rudal balistik, dan pemutusan pendanaan untuk sekutu-sekutu regional Teheran.
Beberapa waktu terakhir, Trump menyatakan bahwa Iran sangat ingin mencapai kesepakatan dengan AS. Sementara itu, Araghchi menegaskan bahwa Teheran sedang mengkaji proposal AS, tetapi tidak ada niat untuk melakukan pembicaraan untuk mengakhiri perang. Situasi ini menunjukkan ketegangan yang terus berlanjut di kawasan, dengan Iran tetap waspada terhadap ancaman dari luar negeri.
