Waka MPR: Hasil TKA Harus Jadi Dasar Perbaikan Sistem Pendidikan
Waka MPR: Hasil TKA Jadi Dasar Perbaikan Pendidikan

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Rerie) menegaskan bahwa hasil asesmen akademik peserta didik harus benar-benar dijadikan landasan dalam perumusan kebijakan perbaikan sistem pendidikan ke depan. Menurutnya, upaya perbaikan tersebut memerlukan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan.

Data TKA 2026: Peta Kelemahan dan Kekuatan Pendidikan

"Data rinci hingga tingkat sekolah dan kompetensi individu sudah di tangan. Pertanyaannya sekarang, apakah kita semua – pemerintah pusat, dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, hingga orang tua – benar-benar siap mengubah pola pengajaran dan pendampingan?" ujar Rerie dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/5/2026).

Lebih dari 8,7 juta murid SD dan SMP se-Indonesia telah mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026. Catatan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengungkapkan partisipasi mencapai 98,51% secara nasional, dengan provinsi terendah pun tetap di atas 95%. Data ini bukan sekadar angka, melainkan peta persis kelemahan dan kekuatan sistem pendidikan yang dijalankan selama ini. Hasilnya gamblang: literasi nasional rata-rata 60 (SD) dan 60,83 (SMP), sementara numerasi hanya 43,41 (SD) dan 40,34 (SMP).

Banner lebar Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif untuk Telegram

Perlunya Intervensi Presisi Berbasis Data

Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM), Toni Toharudin, Selasa (26/5), memastikan data tersebut akan menjadi pijakan kebijakan berbasis bukti. Menurut Rerie, temuan hasil asesmen akademis bukan untuk membandingkan sekolah atau daerah, tetapi untuk mendesain intervensi yang presisi. Misalnya, di suatu kabupaten sektor numerasi siswa anjlok sementara literasi baik, maka bimbingan teknis guru, distribusi alat peraga, dan metode pembelajaran di kelas harus segera disesuaikan. "Tidak boleh ada kebijakan yang seragam untuk masalah yang berbeda-beda," ujar Rerie.

Anggaran untuk Program Remedial Berbasis Data

Dalam mendukung langkah itu, pemerintah pusat dan daerah harus mengalokasikan anggaran tidak hanya untuk tes, tetapi untuk program remedial berbasis data. "Jangan sampai biaya besar untuk pemetaan, tapi tindak lanjutnya minim," tegas Rerie. Selain itu, satuan pendidikan dan guru wajib mengubah pendekatan dari mengejar nilai menjadi membangun kompetensi dan karakter. "Evaluasi bagi para guru harus didorong untuk menumbuhkan nalar siswa, bukan sekadar hafalan, serta menanamkan kejujuran atau integritas," jelas Rerie.

Peran Orang Tua dan Komitmen Kolektif

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menuturkan dari sisi orang tua, harus mendukung proses belajar yang bermakna di rumah, tidak terpaku pada peringkat, serta mengawal kebijakan yang diterapkan agar tidak mandek di atas kertas. "Sistem pendidikan kita butuh komitmen kolektif yang kuat untuk menjalankan kebijakan berdasarkan bukti, bukan berdasarkan ambisi sesaat. TKA sudah memberi kita peta jalan, sekarang kita semua harus berani melangkah," pungkas Rerie.

Banner setelah artikel Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif dengan ilustrasi keluarga