Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar bahasa Prancis diajarkan di sekolah-sekolah Indonesia saat bertemu Presiden Emmanuel Macron di Paris. Langkah ini menuai tanggapan dari PDIP yang meminta kajian mendalam sebelum kebijakan tersebut diterapkan.
PDIP: Kurikulum Harus Ditentukan Sekolah
Ketua DPP PDIP Bidang Organisasi dan Keanggotaan Andreas Hugo Pareira menilai bahwa penentuan bahasa asing yang diajarkan sebaiknya diserahkan kepada kurikulum sekolah. Ia menekankan bahwa keputusan tidak boleh diambil secara mendadak hanya karena pertemuan dengan pemimpin negara lain.
"Kalau soal selera bahasa, saya kira biar kurikulum sekolah yang menentukan. Jangan nanti, kalau kita ketemu pemimpin dari suatu negara, kemudian bahasa itu menjadi kurikulum wajib," ujar Andreas di Novotel Mangga Dua, Jakarta Utara, pada Sabtu (30/5/2026).
Ia menambahkan bahwa kurikulum di Indonesia sudah menetapkan bahasa-bahasa penting yang harus dipelajari. Menurutnya, penguatan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tetap menjadi prioritas utama.
"Saya kira di kurikulum kita sudah ditentukan bahasa-bahasa apa yang penting. Prancis memang salah satu bahasa dunia, tetapi kalau menjadi kurikulum wajib, kita perlu bahasa Inggris dan memperkuat bahasa Indonesia. Itu yang paling penting dalam pembinaan pendidikan bahasa," imbuhnya.
Andreas menegaskan bahwa saat ini bahasa Inggris merupakan satu-satunya bahasa asing yang wajib dipelajari di sekolah. Bahasa Prancis, Mandarin, Jepang, dan lainnya dapat menjadi pilihan tambahan, bukan kewajiban.
Djarot: Jangan Serta-merta Wajibkan
Ketua DPP PDIP lainnya, Djarot Saiful Hidayat, menambahkan bahwa kebijakan tidak bisa diambil secara instan hanya karena kunjungan kenegaraan. Ia mencontohkan jika presiden berkunjung ke Afrika, bukan berarti bahasa Afrika harus diajarkan di semua sekolah.
"Terkait itu, benar, Pak Andreas tadi. Untuk masalah bahasa Prancis itu penting, tetapi tidak bisa serta-merta begitu presiden berkunjung ke Prancis, kemudian mewajibkan pendidikan bahasa Prancis di semua tingkatan sekolah," kata Djarot.
Ia menekankan perlunya kajian mendalam untuk menentukan bahasa asing mana yang wajib dan mana yang pilihan. Menurutnya, bahasa Inggris tetap menjadi bahasa asing wajib, sementara bahasa lain seperti Belanda, Mandarin, Jepang, Spanyol, atau Portugis bisa menjadi pilihan.
"Maka perlu kajian secara mendalam, bahasa-bahasa asing yang harus dikuasai oleh anak-anak kita itu apa, yang wajib apa, yang pilihan apa. Bolehlah yang wajib misalkan bahasa Inggris. Pilihannya bolehlah bahasa Prancis, bahasa Belanda, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Spanyol, bahasa Portugis," imbuhnya.
Djarot juga mengingatkan agar keputusan tidak selalu turun dari atas. Sekolah dan kementerian terkait harus dilibatkan dalam menentukan kebutuhan pembelajaran bahasa asing.
"Serahkan itu kepada user-nya, sekolahnya, kementeriannya melakukan kajian apa yang paling penting untuk diajarkan kepada anak-anak kita. Kita harus merubah pola supaya semuanya tidak langsung turun dari atas. Bawah ini juga harus didengarkan," ujarnya.
Prabowo Ingin Bahasa Prancis Diajarkan
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan telah menginstruksikan agar semua tingkatan sekolah di Indonesia mengajarkan bahasa Prancis. Hal ini disampaikannya saat kunjungan ke Istana Kepresidenan Élysée, Paris, pada Kamis (28/5/2026), di hadapan Presiden Macron.
"Sekarang saya sudah menginstruksikan bahwa semua tingkatan sekolah di Indonesia harus belajar bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan," kata Prabowo.
Pernyataan tersebut memicu diskusi tentang kebijakan pendidikan bahasa asing di Indonesia. PDIP menilai perlu ada kajian komprehensif agar kebijakan tidak terkesan reaktif dan sesuai dengan kebutuhan bangsa.
