MenPANRB Jabarkan Rencana Kerja 2026, Transformasi dari Hulu hingga Hilir
Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, secara rinci menguraikan arah kebijakan instansinya yang sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026. RKP 2026 mengusung tema Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif, dan Kementerian PANRB berkomitmen mendukungnya melalui transformasi menyeluruh.
Lima Agenda Utama Mendukung RKP 2026
Dalam keterangan tertulis pada Rabu (1/4/2026), Rini menyatakan bahwa dukungan tersebut diwujudkan melalui lima agenda utama:
- Penguatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja.
- Penataan kelembagaan dan proses bisnis.
- Transformasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
- Transformasi layanan publik.
- Penguatan tata kelola pemerintah digital.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI tentang Program Kerja Tahun 2026 dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Jakarta, Selasa (31/3). Rini menegaskan bahwa seluruh program Kementerian PANRB tidak hanya memenuhi target internal, tetapi juga diarahkan sebagai pengungkit capaian Indonesia Emas 2045.
Fokus pada Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas
Strategi reformasi birokrasi tahun ini berfokus pada dua hal kunci:
- Penerapan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2045 dan Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2029 pada instansi pemerintah.
- Transformasi akuntabilitas kinerja pemerintah yang terpadu berbasis shared outcome.
Reformasi ini didukung oleh kelembagaan yang kuat dan proses bisnis terintegrasi. Kementerian PANRB menargetkan struktur organisasi yang tepat fungsi, efisien, dan sinergis, serta tata kelola yang adaptif dan terukur, ungkap Rini. Penataan kelembagaan ini diselaraskan dengan program prioritas pemerintah dan standardisasi tata laksana birokrasi berbasis kinerja.
Transformasi Manajemen ASN dan Layanan Publik
Rini juga menjelaskan konsep flexible working arrangement (FWA) bagi ASN, yang sedang menjadi pembicaraan di ruang publik. Konsep ini tidak menyamakan FWA dengan libur, melainkan menekankan capaian berdasarkan kinerja, bukan absensi. Pada intinya, work from home ini lebih menekankan transformasi tata kelola pemerintahan, tegas Rini, sambil memastikan pelayanan publik esensial tidak terganggu.
Pada aspek manajemen ASN, transformasi difokuskan untuk memastikan sistem merit berjalan efektif dan konsisten, dengan penguatan kompetensi dan budaya digital sebagai strategi utama. Rini menambahkan bahwa keseluruhan rencana ini berujung pada transformasi pelayanan publik yang lebih inklusif, terintegrasi, dan mudah diakses.
Penguatan Pemerintahan Digital
Layanan multikanal, termasuk tatap muka, bergerak, mandiri, dan digital, terus digaungkan. Kementerian PANRB juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintahan digital dikembangkan dengan aturan dan arsitektur yang memadai, di mana layanan publik dan administrasi akan diintegrasikan melalui satu portal nasional. Transformasi digital pemerintahan akan dimulai dari penyusunan kebijakan hingga evaluasi kinerja pemerintah digital, imbuh Rini.
Dukungan dari Komisi II DPR RI
Dalam rapat yang dipimpin oleh Zulfikar Arse Sadikin, Komisi II DPR RI menunjukkan dukungannya terhadap program kerja Kementerian PANRB. Setiap program dan anggaran tahun 2026 agar berorientasi pada outcome dan impact nyata bagi masyarakat, serta memastikan kepatuhan pelaksanaan belanja kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan, pungkas Zulfikar. Dengan ini, transformasi birokrasi dari hulu hingga hilir diharapkan dapat mendukung target nasional secara berkelanjutan.
