Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah (Pemda) berprestasi merupakan bagian integral dari upaya mendorong peningkatan kinerja daerah. Selain sebagai bentuk apresiasi, penghargaan tersebut diharapkan menjadi pemacu bagi kepala daerah untuk terus berinovasi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Penghargaan Pemda Regional Papua 2026
Pernyataan itu disampaikan Tito usai menghadiri acara Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah (Pemda) Berprestasi Regional Papua Tahun 2026 yang digelar di Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura, Papua, pada Senin (22/6) malam. Dalam kesempatan tersebut, Mendagri menyampaikan harapannya agar kegiatan serupa dapat memotivasi kepala daerah di seluruh Indonesia.
"Nah, kita harapkan dengan adanya kegiatan ini ya teman-teman kepala daerah akan lebih bersemangat, termotivasi. Bagi yang belum beruntung juga mereka, ya kita harapkan berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan dana insentif fiskal," ujar Tito.
Penghargaan sebagai Bukti Capaian Positif
Menurut Tito, penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa banyak daerah mampu menunjukkan capaian positif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ia berharap kepala daerah yang belum meraih penghargaan dapat menjadikannya sebagai motivasi untuk meningkatkan performa dan bersaing memperoleh insentif fiskal dari pemerintah pusat.
Pada kesempatan itu, Mendagri juga mengapresiasi jajaran Komisi II DPR RI yang mendukung penyelenggaraan penghargaan tersebut. Ia memastikan, kegiatan serupa akan terus dilaksanakan di enam regional sebagai bagian dari upaya Kemendagri mendorong peningkatan kinerja Pemda.
Pendekatan Stick and Carrot
Menurutnya, langkah tersebut merupakan implementasi pendekatan "stick and carrot", yakni pemberian penghargaan bagi daerah berprestasi sekaligus dorongan bagi daerah lain untuk terus memperbaiki kinerjanya. Pendekatan ini dinilai efektif untuk menciptakan kompetisi sehat antardaerah dalam hal tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Mekanisme Penilaian Akuntabel dan Transparan
Terkait mekanisme penilaian, Tito menegaskan bahwa data yang digunakan berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Karena itu, proses penilaian diyakini berlangsung secara akuntabel dan transparan. Data dari BPS mencakup indikator inflasi, pengangguran, dan kemiskinan, sementara creative financing diambil dari SIPD.
"Mengambil data itu aja udah ketahuan daerah mana yang bisa mengendalikan inflasi, yang relatif terjaga baik. Pengangguran juga ada datanya di BPS. Kemudian untuk kemiskinan sama, ada di BPS juga, bisa kelihatan mana daerah-daerah yang naik turun. Kemudian untuk creative financing itu diambil dari SIPD," tuturnya.
Kolaborasi dengan Media Nasional
Mendagri menambahkan, pada penyelenggaraan penghargaan kali ini Kemendagri berkolaborasi dengan salah satu media nasional. Melalui kerja sama tersebut, ia berharap berbagai capaian dan prestasi kepala daerah dapat dipublikasikan secara lebih luas kepada masyarakat melalui media. Hal ini juga menjadi bentuk transparansi dan akuntabilitas publik atas kinerja pemerintah daerah.
