Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat berangkat dari sebuah kejujuran: Indonesia masih memiliki jutaan anak usia sekolah yang belum mendapatkan pendidikan. Pernyataan ini disampaikan saat menerima audiensi sejumlah kepala daerah di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Senin, 29 Juni 2026.
Kejujuran sebagai Landasan Program
Gus Ipul menyatakan, "Satu hal yang penting dari Sekolah Rakyat ini dimulai dari kejujuran, di mana kita harus jujur bapak ibu sekalian, banyak anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah." Ia didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dalam pertemuan tersebut.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat lebih dari empat juta Anak Tidak Sekolah (ATS) di seluruh Indonesia. Kelompok ini mencakup anak yang belum pernah sekolah, putus sekolah, maupun yang berisiko putus sekolah. "Namanya ATS atau Anak Tidak Sekolah, empat juta lebih di datanya BPS seluruh Indonesia, mereka belum sekolah, tidak sekolah, putus sekolah, dan berpotensi putus sekolah," jelas Gus Ipul.
Fenomena 'The Invisible People'
Gus Ipul mengungkapkan bahwa anak-anak tidak sekolah sering kali berada di sekitar kita namun tidak disadari keberadaannya. Ia memberi contoh kasus di Jakarta: "Di Jakarta itu ada namanya Al-Jabbar, 15 kilometer kira-kira dari Istana Negara, dia usia 15 tahun, tetapi tidak pernah sekolah."
Anak-anak tersebut oleh Presiden Prabowo Subianto disebut sebagai the invisible people, yaitu keluarga yang penderitaannya tidak nampak. Mereka menjadi perhatian khusus Presiden Prabowo melalui hadirnya program Sekolah Rakyat.
Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah
Gus Ipul mengajak para kepala daerah yang hadir untuk mendukung dan berkolaborasi dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat di masing-masing daerah. Target Presiden adalah satu kabupaten/kota memiliki satu Sekolah Rakyat. "Ini Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati, satu hal yang penting untuk bisa kita tindak lanjuti bersama-sama. Saya percaya bahwa para Gubernur, Bupati, Wali Kota ini sangat memahami kondisi objektif masyarakatnya," ungkapnya.
Selain kolaborasi dalam Sekolah Rakyat, Gus Ipul juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data yang akurat akan membuat bantuan sosial tepat sasaran.
Pemutakhiran Data Sosial
Gus Ipul menjelaskan bahwa DTSEN dikelola oleh BPS, sementara Kemensos dan pemerintah daerah bertugas melakukan pemutakhiran data. Pemutakhiran dilakukan melalui dua jalur: formal lewat aplikasi SIKS-NG yang dioperasikan operator Desa/Kelurahan dan Dinsos, serta partisipatif melalui aplikasi Cek Bansos, ground check oleh pendamping, call center, dan WhatsApp center.
"Saya ingin mengajak pada kesempatan ini, bahwa data itu kita mutakhirkan dan bergantung kepada kita. Kalau data kita yang dari bawah itu baik, maka ke atasnya juga akan baik. Kalau datanya dari bawah itu sedikit berantakan, maka ke atasnya juga nanti akan ada bias-bias yang luar biasa," ungkapnya.
Dukungan dari Papua
Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas program Sekolah Rakyat. Ia berkomitmen mendorong pemerintah kabupaten/kota di Papua untuk menyukseskan program ini. Saat ini, sedang dibangun Gedung Sekolah Rakyat permanen di tiga titik di Provinsi Papua, yaitu Kabupaten Biak Numfor, Jayapura, dan Sarmi.
"Dengan program Pak Presiden melalui Sekolah Rakyat itu membantu pemerintah Provinsi Papua untuk mendorong semua anak-anak Papua bisa dapat layanan pendidikan dengan baik. Tentunya program ini kami akan kawal biar segera dibangun di tahun 2026-2027, dan mungkin seterusnya nanti ada beberapa titik lagi," kata Mathius.
Turut hadir dalam pertemuan ini Kepala Bapperinda Provinsi Papua Jimmy Albertho Yosaphat Thesia, Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Djong H. W. Makanuay, Asisten I Bupati Solok Selatan Efi Yandri, dan pejabat terkait lainnya.
