Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa hukum tidak boleh digunakan sebagai alat untuk melakukan balas dendam politik. Pernyataan tegas itu disampaikan Prabowo saat berpidato dalam upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Satlat Brimob Cikeas, Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 1 Juli 2026.
Prabowo: Hukum Harus Adil dan Melindungi Rakyat
Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu. "Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik. Hukum tidak boleh digunakan untuk kepentingan satu kelompok manapun," ujar Prabowo di hadapan para pejabat negara yang hadir, termasuk Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Indonesia Negara Hukum, Tak Ada Kriminalisasi
Prabowo mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan, dihormati, dan dihargai. Ia menegaskan bahwa hukum harus menjadi pelindung rakyat, memberikan rasa aman kepada rakyat yang jujur, dan menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. "Tidak boleh ada kriminalisasi. Tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang. Dan tidak boleh ada siapapun yang kebal terhadap hukum," tegasnya.
Perlindungan bagi Rakyat Lemah dan Pencari Keadilan
Lebih lanjut, Presiden kembali menekankan bahwa rakyat yang paling lemah harus mendapat perlindungan. Selain itu, rakyat yang mencari kebenaran dan keadilan juga harus dilayani dengan baik. "Orang yang benar harus merasa aman. Orang yang bersalah harus bertanggung jawab atas perbuatannya," ucap Prabowo.
Acara peringatan HUT Bhayangkara ke-80 ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk mantan Presiden Joko Widodo yang duduk di barisan tamu kehormatan. Kehadiran Jokowi disambut hormat oleh Prabowo saat memasuki arena upacara.
