Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengungkapkan data Dewan Ekonomi Nasional (DEN) 2025 yang menunjukkan sekitar 45 persen penerima Program Keluarga Harapan (PKH) diduga tidak tepat sasaran. Temuan ini menjadi salah satu pendorong pemerintah untuk melakukan pemutakhiran data melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) guna memastikan bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.
Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul dalam Acara Kolaborasi Program Prioritas Presiden untuk Membangun SDM Menuju Kemandirian Ekonomi, yang dirangkaikan dengan Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2026. Acara bertema "Lansia Tangguh Indonesia Tumbuh" ini berlangsung di Aula Eltari Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Kupang, pada Minggu, 31 Mei 2026.
Presiden Prabowo Dorong Data yang Jujur
Gus Ipul menuturkan bahwa setelah dilantik, Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh jajaran pemerintah untuk berani mengakui kondisi data yang sebenarnya sebagai dasar perbaikan. "Saya yang paling terharu dari Bapak Presiden Prabowo ini adalah ajakan kepada kami, khususnya kepada saya, mari kita mulai kerja ini dengan menyajikan data yang jujur. Datanya kita akui apa adanya, kita jujur, terbuka, setelah itu kita perbaiki," ujar Gus Ipul.
Ia menjelaskan bahwa hasil evaluasi menunjukkan sebagian bansos dan subsidi sosial belum sepenuhnya tepat sasaran. "Di mana data menyajikan bansos dan subsidi sosial itu sebagian tidak tepat sasaran. Ada yang tepat sasaran, tapi sebagian ada yang tidak tepat sasaran. Salah satu contohnya adalah Program Keluarga Harapan," paparnya.
Menurut Gus Ipul, sekitar 45 persen penerima PKH diduga tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat. Namun, kondisi ini bukan disebabkan oleh pendamping PKH, melainkan karena mereka bekerja berdasarkan data yang tersedia. "Karena selama ini mereka hanya menerima data, kemudian mereka langsung mendampingi. Jadi bukan pendamping PKH yang memilih penerima manfaat, tetapi datanya dari atas. Ternyata apa yang terjadi, sebagian tidak tepat sasaran," jelasnya.
Peran Strategis Operator Data Desa
Presiden Prabowo kemudian menugaskan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengelola DTSEN. Sementara itu, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pendamping sosial membantu proses pemutakhiran data di lapangan. Gus Ipul menegaskan bahwa pembenahan data menjadi penting untuk memastikan keluarga prasejahtera menerima bantuan secara tepat sasaran.
Gus Ipul menekankan bahwa keberhasilan DTSEN sangat bergantung pada kualitas data yang dihimpun dari tingkat desa dan kelurahan. Ia menyebut operator data desa memegang peran strategis dalam memastikan kondisi masyarakat tercatat sesuai keadaan sebenarnya. "Kata kunci kita ini di operator data desa. Enggak mungkin ada orang bermasalah di desa A di Kupang ini kemudian bisa diketahui dari Jakarta kalau tidak ada data yang disajikan dari bawah," ujarnya.
Proses pendataan harus dimulai dari tingkat RT, RW, musyawarah desa dan kelurahan sebelum kemudian dimasukkan ke dalam DTSEN oleh operator data desa. Gus Ipul menyebut kualitas data yang dihimpun di tingkat desa akan menentukan kualitas kebijakan pemerintah hingga tingkat nasional. "Jadi Pak Gubernur, nasib saya sama Bapak tergantung mereka ini. Kalau mereka benar memasukkan (datanya), kita akan proses lebih lanjut. Kalau mereka masukinya itu sudah keliru, ya kita seterusnya akan kesulitan. Jadi nasib kita tergantung mereka," tandasnya.
Komitmen Pemprov NTT dan BPS
Dalam kesempatan ini, Gus Ipul menyatakan komitmen bersama Pemerintah Provinsi NTT serta seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk terus memperbaiki kualitas data sosial. "Untuk itulah saya ingin menyatakan kebulatan tekad bersama pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Timur untuk menghadirkan data yang lebih akurat," katanya.
Senada dengan Gus Ipul, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pemutakhiran DTSEN terus dilakukan supaya bansos tepat sasaran. Rekonsiliasi dengan Dukcapil setiap tiga bulan juga terus dilakukan. "Kami bekerjasama dengan Pak Mensos dan jajarannya, memutahirkan dengan metode ground check dibantu oleh pendamping PKH. Kami juga bekerjasama dengan Pemda untuk melakukan pemutahiran di tingkat lokal, dan beberapa kementerian juga membantu kami," kata Amalia.
Menurutnya, mulai triwulan II 2025, hasil pemutakhiran DTSEN telah dijadikan acuan penyaluran bansos. "DTSEN terkini versi April 2026 terdapat 289 juta individu, yang NIK-nya sudah tunggal. Dari situ kami bisa membentuk keluarga berbasis kartu keluarga, sehingga ada 95,3 juta kartu keluarga di dalam DTSEN yang sudah pasti unik, tidak ada duplikasi dan tidak kosong," jelas Amalia.
Data Lansia di NTT
Amalia menyebut, berdasarkan DTSEN terdapat 627.404 lansia di NTT. Sebanyak 118.711 orang atau 18,92 persen hidup sendiri, dengan 59,31 persen di antaranya telah menerima PBI kesehatan. Sementara itu, dari 379.592 lansia yang masuk desil 1-4, sebanyak 91,11 persen telah memiliki jaminan kesehatan melalui PBI.
Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena mengungkapkan peran penting DTSEN dalam program kebijakan bagi masyarakat miskin. "(DTSEN) sangat penting untuk memastikan seluruh rakyat yang membutuhkan bantuan bisa mendapatkan bantuan dengan baik." Ia juga mengungkapkan bahwa Pemprov NTT berkomitmen untuk terus melakukan pemutakhiran DTSEN supaya seluruh masyarakat miskin terdata agar mendapat bansos tepat sasaran. "Kami terus melakukan proses pemutakhiran DTSEN dengan baik, terutama memastikan bahwa tidak ada lagi rakyat miskin yang tidak masuk data," pungkasnya.
Dua Jalur Pemutakhiran Data
Untuk mendukung pemutakhiran DTSEN, Kemensos menyiapkan pembaruan data melalui jalur formal dan partisipatif. Pada jalur formal, masyarakat dapat melapor ke RT/RW untuk mengajukan pembaruan data melalui operator SIKS-NG di desa, kelurahan, atau dinas sosial. Usulan dibahas dalam musyawarah desa atau kelurahan, dilanjutkan ground check atau verifikasi oleh pendamping PKH dan dinas sosial, lalu ditetapkan kepala daerah.
Sementara jalur partisipatif, masyarakat dapat menyampaikan usul-sanggah melalui aplikasi Cek Bansos, pendamping PKH, Command Center 021-171, serta layanan WhatsApp 08877-171-171. Seluruh usulan dari kedua jalur tersebut selanjutnya diverifikasi oleh BPS untuk diperingkat ulang dan diperbarui secara berkala setiap tiga bulan.
Turut hadir dalam kegiatan Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Anggota Komisi XII DPR RI Dipo Nusantara Pua Upa serta Kepala BPS Provinsi NTT Matamira B. Kale. Hadir pula Wali Kota Kupang Christian Widodo, Bupati Kupang Yosef Lede, Wakil Bupati Timor Tengah Utara Kamilus Elu, dan Wakil Bupati Rote Ndao Apremoi Dudelusy.
Acara juga dihadiri Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri Sosial, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kemensos dan BPS, komisioner KND Jonna Aman Damanik serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi NTT. Selain itu, hadir kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidik SRMP 19 Kupang, Pendamping PKH, Tagana, operator desa, lansia produktif, serta para orang tua dan siswa.
