Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto membela keputusan memberikan latihan dasar kemiliteran (Latsarmil) kepada calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Pembelaan ini disampaikan di tengah sorotan publik setelah lima peserta meninggal dunia dalam pelatihan tersebut. Menurut Donny, nilai-nilai kemiliteran sangat penting untuk membentuk karakter dan kedisiplinan calon manajer.
Nilai Kemiliteran untuk Pembentukan Karakter
Donny menyatakan bahwa banyak pihak mempertanyakan perlunya latihan militer bagi calon manajer koperasi. Namun, ia menegaskan bahwa di dalam pendidikan militer terdapat nilai-nilai yang sangat baik untuk membentuk karakter. "Karena nanti di lapangan juga dibutuhkan manajer-manajer yang bagus," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2026). Ia menambahkan bahwa pelatihan militer dapat mengajarkan disiplin, kerja sama, koordinasi, dan ketepatan waktu. Donny juga mengklaim bahwa banyak kementerian dan perusahaan telah menerapkan pelatihan serupa untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai. "Kita lihat cukup banyak juga lah ya kementerian ataupun perusahaan-perusahaan juga yang mengirimkan pegawai-pegawainya untuk meningkatkan karakter itu di pusat-pusat pendidikan TNI," katanya.
Evaluasi Pelatihan Fisik oleh KSP
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurrachman menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan fisik dalam program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) tengah dievaluasi secara menyeluruh. Dudung memastikan bahwa kegiatan fisik untuk peserta SPPI sudah ditiadakan dan dikurangi semaksimal mungkin. Fokus pelatihan kini diarahkan pada materi manajemen perkoperasian. "Ini sudah mulai dievaluasi, sudah berlangsung, sehingga kegiatan-kegiatan fisik ini sudah ditiadakan, dikurangi semaksimal mungkin, dan dititikberatkan kepada bagaimana manajemen perkoperasian karena kan ini calon-calon manajer nanti ya. Itu yang dititikberatkan," jelas Dudung usai melayat ke rumah duka salah satu peserta SPPI yang meninggal saat Latihan Dasar Militer di Sukabumi.
Usulan Penghapusan Latsarmil dari DPR
Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menilai bahwa pelatihan calon manajer KDMP akan lebih efisien jika komponen Latsarmil dihapus dan difokuskan pada peningkatan kompetensi manajerial. Menurutnya, berdasarkan skema pelatihan 45 hari yang terdiri dari 30 hari latihan militer dan 15 hari pembelajaran substansi koperasi, porsi terbesar anggaran justru terserap untuk kegiatan kemiliteran. "Berdasarkan kriteria pelatihan untuk 7 hari itu menghabiskan 5 juta per peserta, maka total kebutuhan anggaran selama 45 hari mencapai sekitar Rp45 juta per orang. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp30 juta digunakan untuk pelaksanaan latihan militer, sedangkan Rp15 juta untuk pembelajaran substansi koperasi. Artinya, apabila latihan militer dihilangkan, negara dapat menghemat sekitar Rp30 juta atau sekitar dua pertiga dari total biaya pelatihan setiap peserta," ujar TB Hasanuddin, Senin (29/6/2026).
Potensi Penghematan Anggaran Triliunan Rupiah
TB Hasanuddin menambahkan bahwa jika skema tersebut diterapkan kepada seluruh peserta secara nasional yang mencapai 35.476 peserta, potensi penghematan anggaran dapat mencapai triliunan rupiah. Ia menegaskan bahwa tugas utama manajer koperasi adalah mengelola organisasi dan mengembangkan usaha, sehingga materi pelatihan harus berorientasi pada kompetensi profesional, bukan latihan fisik atau kemiliteran. "Kita membutuhkan manajer koperasi yang memiliki kemampuan mengelola bisnis, memahami tata kelola keuangan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, pelatihan harus benar-benar relevan dengan kebutuhan pekerjaan mereka," tegasnya.
Skema Pelatihan dan Pembiayaan
Sebagaimana diketahui, Kementerian Koperasi membiayai pelatihan manajerial bagi calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih. Sementara itu, pelatihan manajerial bagi peserta Kampung Nelayan Merah Putih didukung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah mewajibkan semua calon manajer pada kedua program tersebut mengikuti pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Pada gelombang pertama yang digelar 17 Juni hingga 31 Juli 2026, kegiatan ini diikuti oleh 35.476 peserta, terdiri dari 30 ribu calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola Kampung Nelayan Merah Putih. TB Hasanuddin berharap pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain pelatihan agar lebih efektif, efisien, tepat sasaran, serta mampu menghasilkan pengelola koperasi yang profesional tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan.
