Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, TB Hasanuddin, mendorong pemerintah untuk menghapus komponen Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) dalam program pelatihan calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurutnya, langkah ini akan membuat pelatihan lebih efisien dan fokus pada peningkatan kompetensi manajerial.
Biaya Pelatihan Didominasi Latihan Militer
TB Hasanuddin mengungkapkan bahwa dari total biaya pelatihan sebesar Rp 45 juta per peserta selama 45 hari, sekitar Rp 30 juta atau dua pertiganya digunakan untuk kegiatan kemiliteran. Sementara itu, pembelajaran substansi koperasi hanya memakan biaya Rp 15 juta.
"Berdasarkan kriteria pelatihan, untuk tujuh hari menghabiskan Rp 5 juta per peserta. Maka total kebutuhan anggaran selama 45 hari mencapai sekitar Rp 45 juta per orang. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 30 juta digunakan untuk pelaksanaan latihan militer, sedangkan Rp 15 juta untuk pembelajaran substansi koperasi. Artinya, apabila latihan militer dihilangkan, negara dapat menghemat sekitar Rp 30 juta atau sekitar dua per tiga dari total biaya pelatihan setiap peserta," ujar TB Hasanuddin kepada wartawan, Senin (29/6/2026).
Potensi Penghematan Triliunan Rupiah
Jika skema ini diterapkan secara nasional kepada seluruh peserta yang mencapai 35.476 orang, potensi penghematan anggaran bisa mencapai triliunan rupiah. TB Hasanuddin menegaskan bahwa tugas utama manajer koperasi adalah mengelola organisasi dan mengembangkan usaha, sehingga materi pelatihan harus berorientasi pada kompetensi profesional, bukan latihan fisik atau kemiliteran.
"Kita membutuhkan manajer koperasi yang memiliki kemampuan mengelola bisnis, memahami tata kelola keuangan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, pelatihan harus benar-benar relevan dengan kebutuhan pekerjaan mereka," tegasnya.
Evaluasi Desain Pelatihan
TB Hasanuddin berharap pemerintah mengevaluasi desain pelatihan agar lebih efektif, efisien, tepat sasaran, serta mampu menghasilkan pengelola koperasi yang profesional tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan.
Pelatihan Calon Manajer Kopdes
Sebelumnya, pemerintah mewajibkan seluruh calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Pada gelombang pertama yang berlangsung dari 17 Juni hingga 31 Juli 2026, pelatihan ini diikuti 35.476 peserta, terdiri atas 30.000 calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola Kampung Nelayan Merah Putih.
