Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memprioritaskan pemulihan 250 Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis di Indonesia dalam lima tahun ke depan sebagai langkah strategis menanggulangi degradasi lahan nasional. Langkah ini diumumkan oleh Dirjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kemenhut, Dyah Murtiningsih, dalam acara Peringatan Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia di Jakarta, Rabu (1/7/2026).
Prioritas Pemulihan 250 DAS dari 4.400 DAS Kritis
Dari total 42.000 DAS yang tersebar di seluruh Indonesia, tercatat sekitar 4.400 DAS berada dalam kondisi kritis dan memerlukan pemulihan segera. "Dari 4.400 DAS ini diprioritaskan kembali, dalam lima tahun ke depan kita akan memprioritaskan 250 DAS yang harus dipulihkan berdasarkan berbagai parameter-parameter yang kita lakukan," ujar Dyah. Parameter penilaian status kritis DAS meliputi tiga indikator utama yang selaras dengan ketentuan United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD): kondisi tutupan lahan, tingkat produktivitas lahan, dan cadangan karbon tanah. Selain itu, indikator fisik lingkungan seperti tingkat erosi permukaan, volume limpasan air, dan gangguan pada unsur hidrologi aliran sungai juga menjadi basis penilaian.
DAS Besar di Jawa Masuk Daftar Prioritas
Dyah memaparkan bahwa sejumlah DAS besar di Pulau Jawa, mulai dari Jawa Timur hingga Banten, telah memenuhi kriteria tersebut dan masuk dalam daftar prioritas pemulihan. DAS-DAS itu meliputi Serayu, Opak, Progo, Brantas, Pemali, Jratun, Cimanuk, Citanduy, Citarum, dan Ciliwung. "Nah, DAS-DAS besar itu, yang tinggi aktivitas manusia baik dari masyarakat, dari sektor swasta dan lain-lain ini yang berada di dalam DAS itu. Mereka yang harus memang bijak di dalam mengelola aktivitasnya sehingga harus benar-benar memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian tadi," terang dia.
Rehabilitasi Berbasis Sosial Ekonomi Berhasil Turunkan Lahan Kritis
Menurut Dyah, parameter produktivitas lahan sengaja dimasukkan karena program rehabilitasi lingkungan tidak boleh mengesampingkan aspek kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat setempat. Program rehabilitasi berbasis sosial ekonomi ini telah menunjukkan hasil positif dengan menurunnya luas lahan kritis di Indonesia dari 14,3 juta hektare pada 2018 menjadi 12,3 juta hektare berdasarkan data inventarisasi tahun 2024. "Keberhasilan pengelolaan serta besarnya skala tantangan yang dihadapi Indonesia membuat posisi tawar negara ini sangat diperhitungkan dalam percaturan global, bahkan membawa Indonesia terpilih menjadi salah satu wakil sains dan teknologi di UNCCD," kata Dyah.
