Ketimpangan Infrastruktur Jalan di Sulsel, Legislator Gerindra Soroti Minimnya Jalan Tol
Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Andi Iwan Darmawan Aras, menyatakan terdapat ketimpangan pembangunan infrastruktur yang signifikan di Provinsi Sulawesi Selatan. Menurutnya, kondisi jalan dan konektivitas di wilayah tersebut masih jauh dari ideal, terutama dengan sangat minimnya pembangunan jalan tol yang seharusnya menjadi tulang punggung transportasi.
Panjang Jalan Tol Baru Mencapai 25 Kilometer
Andi Iwan mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa panjang jalan tol di Sulawesi Selatan saat ini baru sekitar 25 kilometer. Angka ini belum mencapai 1 persen dari total panjang jalan tol nasional, menunjukkan ketertinggalan yang sangat besar dalam pengembangan infrastruktur transportasi modern.
"Kondisi ini menjadi salah satu penyebab utama kemacetan yang terjadi, bahkan di luar periode arus mudik Lebaran," tegas Andi dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu, 18 April 2026.
Dia menambahkan, "Tidak hanya saat Lebaran, di hari biasa pun kemacetan sudah menjadi persoalan serius di Sulawesi Selatan." Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa masalah transportasi di wilayah tersebut bersifat kronis dan memerlukan penanganan segera.
Ruas Makassar-Parepare Jadi Titik Kemacetan Utama
Legislator Gerindra tersebut secara khusus menyoroti kondisi ruas jalan nasional Makassar-Parepare yang menjadi jalur vital penghubung antar wilayah di Pulau Sulawesi. Menurut analisisnya, ruas strategis ini belum mengalami peningkatan signifikan selama hampir 24 tahun.
"Selama ini hanya mendapatkan penanganan berupa pemeliharaan rutin tanpa rekonstruksi menyeluruh," jelas Andi mengenai kondisi jalan yang menghubungkan ibukota provinsi dengan wilayah barat dan utara Sulawesi.
Kondisi tersebut diperparah dengan beberapa faktor kritis:
- Tidak optimalnya penyerapan anggaran pada beberapa periode sebelumnya
- Rencana peningkatan kapasitas jalan tidak berjalan sesuai harapan
- Jalur ini menjadi bottleneck bagi arus kendaraan dari Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, hingga wilayah utara lainnya
Andi menegaskan, "Padahal ruas ini merupakan bottleneck atau titik kemacetan utama bagi kendaraan dari Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, hingga wilayah utara lainnya."
Pendekatan Preservasi Sudah Tidak Memadai
Menghadapi lonjakan volume kendaraan yang terus meningkat, Andi Iwan menyatakan bahwa pendekatan preservasi atau pemeliharaan rutin sudah tidak lagi memadai. Dia mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis melalui rekonstruksi jalan secara menyeluruh.
"Sudah tidak memadai jika hanya dilakukan pemeliharaan. Dibutuhkan rekonstruksi agar kendaraan bisa melintas dengan normal," tegas politisi Gerindra tersebut.
Dalam konteks penguatan infrastruktur pendukung, Andi Iwan juga menyoroti minimnya fasilitas rest area di ruas tol yang sudah beroperasi. Dia mendorong pemerintah untuk membuka peluang investasi lebih luas bagi sektor swasta guna mempercepat pembangunan fasilitas tersebut.
"Tidak harus Badan Usaha Jalan Tol yang membangun rest area. Swasta juga bisa dilibatkan agar pembangunan lebih cepat dan kebutuhan pengguna jalan terpenuhi," katanya menawarkan solusi kolaboratif.
Koordinasi Antar Lembaga Perlu Diperkuat
Di sisi lain, Andi Iwan turut memberikan apresiasi terhadap pengelolaan arus kendaraan di lintasan penyeberangan Merak-Bakauheni yang dinilai sudah cukup baik. Namun demikian, dia menekankan perlunya pengaturan lalu lintas yang lebih adaptif dan terintegrasi.
Beberapa rekomendasi yang dia sampaikan meliputi:
- Optimalisasi distribusi kendaraan antar pelabuhan
- Pemisahan jalur kendaraan besar dan kecil secara efektif
- Penguatan koordinasi antara operator pelabuhan dan kepolisian
"Koordinasi antara operator pelabuhan dan kepolisian harus diperkuat agar distribusi kendaraan lebih merata dan tidak terjadi penumpukan," tutup Andi Iwan menekankan pentingnya sinergi antar institusi dalam mengatasi masalah transportasi.
