Progres Pemulihan Pascabencana di Aceh
Proses pemulihan pascabencana di Provinsi Aceh terus menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan hasil evaluasi pemerintah, kondisi di berbagai wilayah terdampak saat ini telah jauh lebih baik dibandingkan ketika bencana terjadi. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan bahwa berbagai layanan dasar yang sempat terganggu kini telah kembali berjalan sehingga aktivitas masyarakat berangsur pulih.
Hal ini disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Capaian Penanganan serta Percepatan Pemulihan Pascabencana Hidrometeorologi di Provinsi Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (9/6). "Tadi kita melakukan evaluasi, apa yang sudah dicapai selama masa tanggap darurat, transisi. Intinya kita sudah kembali ke normal. Tapi belum permanen, normalnya normal fungsional," katanya.
Indikator Pemulihan di Berbagai Sektor
Menurut Tito, pemulihan tersebut terlihat dari berbagai indikator, mulai dari sektor pemerintahan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ekonomi, hingga layanan dasar masyarakat. Di sektor pemerintahan, sebagian besar fasilitas pemerintahan telah kembali berfungsi sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sementara itu, fasilitas kesehatan di wilayah terdampak juga telah kembali beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat.
Demikian juga di bidang pendidikan, kegiatan belajar mengajar pada mayoritas sekolah terdampak telah kembali berlangsung. Meski demikian, Tito mengakui masih terdapat sejumlah sekolah yang memerlukan penanganan lebih lanjut akibat kerusakan bangunan maupun kondisi lokasi yang masih rawan bencana. Pemerintah terus berupaya mempercepat rehabilitasi sarana pendidikan agar proses pembelajaran dapat berjalan secara optimal.
"Namun sekali lagi, ada yang belum ideal, misalnya sekolah ya. Ada yang masih di tenda beberapa, ada yang masih darurat, tempat darurat. Ada yang numpang di sekolah lain, meskipun sebagian besar sudah kembali ke sekolah asal," ujarnya.
Infrastruktur dan Ekonomi Mulai Pulih
Kemajuan pemulihan juga terlihat pada sektor infrastruktur. Sebagian besar akses jalan dan jembatan telah kembali dapat digunakan sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang dapat berlangsung normal. Kendati demikian, pemerintah masih terus mengupayakan perbaikan pada sejumlah ruas jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan cukup berat akibat bencana.
Selanjutnya di sektor ekonomi, aktivitas perdagangan di pasar, warung, kedai, dan usaha masyarakat lainnya juga menunjukkan tren pemulihan yang baik. Berbagai pasar yang terdampak telah kembali beroperasi sehingga roda perekonomian masyarakat dapat bergerak kembali. Selain itu, layanan dasar seperti pasokan bahan bakar, listrik, dan telekomunikasi juga telah kembali berfungsi.
Tito menilai capaian tersebut menjadi indikator penting bahwa kehidupan masyarakat di wilayah terdampak semakin pulih dan kembali normal. "Artinya pergerakan orang, barang, berjalan baik, listrik juga oke, SPBU berjalan operasional, internet juga jalan. Kemudian logistik juga enggak kekurangan," terangnya.
Pekerjaan Lanjutan yang Perlu Dipercepat
Meski demikian, Mendagri menegaskan bahwa pemerintah tidak akan berhenti pada capaian yang telah diraih saat ini. Berbagai pekerjaan lanjutan, terutama yang berkaitan dengan rehabilitasi infrastruktur, penanganan sungai dan daerah rawan banjir, serta pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak akan terus dipercepat. Langkah ini dilakukan melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), dan seluruh pemangku kepentingan terkait.
"Terlepas dari, kita sudah bisa mengembalikan kepada fungsi yang normal, kehidupan masyarakat ya, tapi kan masih banyak persoalan yang belum diselesaikan. Masalah perumahan, masalah pendidikan, masalah rumah, madrasah, jalan, jembatan, sawah, kemudian tambak, dan lain-lain. Yang perlu kita perbaiki, direhab, rekonstruksi, bila perlu lebih baik lagi," tandasnya.
Rakor dan Kehadiran Pejabat Terkait
Rakor ini turut dihadiri oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Kepala Posko Nasional Satgas PRR Wilayah Sumatera Wahyu Bintono, Kepala Posko Satgas PRR Wilayah Aceh sekaligus Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal ZA, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansyah, serta para bupati/wali kota se-Provinsi Aceh dan perwakilan dari kementerian/lembaga terkait.
