Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang secara langsung menyampaikan Pengantar Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Langkah ini dinilai sebagai tradisi baru dalam penyampaian arah kebijakan ekonomi dan fiskal pemerintah.
"Kami mengapresiasi, ketika Presiden Prabowo membuat tradisi baru kenegaraan, dengan berpidato langsung di Paripurna DPR untuk menyampaikan Pengantar KEM PPKF 2027," kata Said dalam keterangannya, Selasa (9/6/2026).
Namun, Said juga mencermati berbagai asumsi ekonomi makro 2027 yang diusulkan pemerintah, meliputi target pertumbuhan ekonomi 5,8-6,5 persen, inflasi 1,5-3,5 persen, serta kurs rupiah sebesar Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS. Menurut Said, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan sangat penting untuk membawa Indonesia menuju negara berpendapatan tinggi. Akan tetapi, pertumbuhan tersebut harus berjalan seiring dengan upaya pengurangan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial.
Sorotan terhadap Program Prioritas Nasional
Said juga menyoroti sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi pemerintah dalam menjalankan delapan Program Prioritas Nasional yang tertuang dalam KEM PPKF 2027, mulai dari kedaulatan pangan, energi dan air, pendidikan, kesehatan, hingga hilirisasi dan industrialisasi.
Menurut Said, ancaman perubahan iklim menjadi salah satu perhatian utama karena berpotensi mengganggu program ketahanan pangan dan air. "BMKG memperingatkan, kita harus bersiap menghadapi El Nino Godzila, atau musim kering yang panjang. Keadaan ini bisa mengancam program kedaulatan pangan, dan air. Oleh sebab itu mitigasinya harus sedini mungkin," ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti ketahanan energi nasional di tengah gejolak geopolitik global. Menurutnya, pemerintah perlu memperbaiki sinkronisasi produksi dan konsumsi energi dalam negeri serta memastikan subsidi energi tepat sasaran. "Kami berharap pada tahun depan pemerintah dapat menuntaskan reformasi subsidi energi," katanya.
Pentingnya Bonus Demografi dan Industrialisasi
Dalam kesempatan tersebut, Said juga mengingatkan pentingnya memanfaatkan bonus demografi yang diperkirakan berakhir pada 2041. Ia menilai peningkatan kualitas pendidikan dan tenaga kerja perlu dipercepat agar mampu mendukung agenda hilirisasi dan industrialisasi nasional.
Saat ini, kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih berada di kisaran 19 persen, sementara negara industri umumnya memiliki kontribusi sekitar 30 persen terhadap PDB. "Membangun negara industri tidaklah mudah, namun jalan terjal itu harus kita lalui," ujar Said.
Menurutnya, pemerintah perlu menentukan sektor industri prioritas yang memiliki daya saing, mampu menyerap tenaga kerja, serta menjawab kebutuhan industri masa depan agar transformasi ekonomi nasional dapat berjalan lebih efektif.
