Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta publik untuk tidak terburu-buru melabeli kehadiran prajurit TNI di ranah sipil sebagai program militerisme. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas kekhawatiran masyarakat yang berkembang belakangan ini.
Penjelasan di Mabes TNI
Dalam acara pertemuan dengan media di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Selasa, 9 Juni 2026, Brigjen M Nas menyampaikan bahwa yang terpenting adalah adanya landasan hukum yang mengatur setiap langkah TNI. Ia menegaskan, selama kegiatan tersebut sesuai dengan undang-undang dan memiliki dasar yang kuat, maka TNI akan melaksanakannya. Ia juga menepis anggapan bahwa kehadiran TNI di sektor sipil merupakan ancaman bagi demokrasi atau bentuk dwifungsi ABRI/TNI. "Saya sendiri tidak pernah merasa mengancam. Kita TNI tidak pernah mengancam itu," ujarnya.
Peran TNI dalam Berbagai Sektor
Brigjen Nas menjelaskan bahwa dalam bertugas, TNI selalu melaksanakan perintah dari pimpinan. Ia mencontohkan penertiban kawasan hutan dan program ketahanan pangan yang saat ini tengah dilakukan. "Kita di situ ngapain? Kita mendampingi. TNI mendampingi kejaksaan, bekerja sama. Hasilnya apa? Mengembalikan harta kekayaan negara sekitar Rp 371 triliun masuk ke kas negara," ungkapnya.
Mengenai ketahanan pangan, ia menambahkan, "Ngapain sih TNI di sana? Kita mendampingi. Beberapa waktu lalu Pak Mentan menyampaikan kenapa kok Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang turun. Mereka mendampingi PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan). Setelah semua bisa, baru dikembalikan kepada Kementerian Pertanian."
Naluri Kemanusiaan dan Tanggung Jawab Sosial
Dalam situasi darurat, seperti penanggulangan bencana, TNI juga turun membantu meskipun secara struktur tugas tersebut berada di bawah BNPB. Brigjen Nas mencontohkan insiden di media sosial di mana seorang prajurit memecahkan kaca mobil untuk menyelamatkan anak yang terkunci di dalam. "Apakah itu perintah? Tidak. Itu naluri. Kami tidak akan membiarkan rakyat kami susah. Selain perintah, selain itulah tanggung jawab kita, naluri kemanusiaan dikedepankan," tegasnya.
Ia juga menyoroti peran TNI dalam pembangunan infrastruktur melalui program TMMD serta penanganan begal yang ramai diperbincangkan. "Yang ramai lagi sekarang TNI tangani begal, saya sempat diskusi dengan beberapa pengamat yang mendukung, saya tanya kenapa ada yang kontra? Yang dikedepankan adalah kebutuhan masyarakat. Masyarakat depan mata ada begal, saya TNI tidak boleh tangani begal, saya biarkan, saya kena lebih berat pasal pembiaran," ungkapnya.
Imbauan untuk Tidak Terburu-Buru Menilai
Menurut Brigjen Nas, apa yang dikerjakan TNI di berbagai daerah selalu berkaitan dengan sistem pertahanan negara. Oleh karena itu, ia mengimbau publik untuk tidak terburu-buru menyebut kehadiran TNI di ranah sipil sebagai program militerisme. "Dalam membantu masyarakat, kita memegang salah satu poin dalam Delapan Wajib TNI adalah menjadi contoh dan mempelopori usaha mengatasi kesusahan rakyat sekelilingnya," pungkasnya.
