Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bersama anggota DEN Chatib Basri, Septian Hario Seto, dan Firman Hidayat menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (9/6/2026). Pertemuan yang berlangsung sekitar pukul 15.35 WIB itu membahas sejumlah isu ekonomi strategis, termasuk pembenahan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan optimalisasi digitalisasi pelayanan publik melalui government technology (govtech) berbasis kecerdasan buatan.
Laporan Hasil Survei MBG
Luhut mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari panggilan Presiden. Dalam pertemuan itu, DEN menyampaikan hasil survei independen mengenai pelaksanaan MBG di 800 titik. "Setelah kami dipanggil oleh Presiden, saya kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan oleh Dewan Ekonomi mengenai pelaksanaan makan bergizi yang kita lakukan di 800 titik, jadi betul-betul dengan profesional. Jadi kita harus, kami di DEN menjaga betul kredibilitas kami dan itu kami laporkan ke Presiden detail," kata Luhut.
Anggota DEN Septian Hario Seto menambahkan bahwa survei dilakukan secara acak untuk mendalami ekosistem rantai pasok MBG. Survei ini dibiayai secara mandiri oleh DEN tanpa melibatkan anggaran negara. "Jadi satu hal tadi yang kami laporkan kepada Bapak Presiden adalah hasil dari survei MBG yang kami lakukan secara independen. Kami biayai sendiri terkait dengan terutama kami ingin melihat apakah ada ekosistem supply chain baru yang terbentuk ketika MBG program ini dijalankan," ujarnya.
Temuan Positif Survei MBG
Seto menjelaskan bahwa hasil survei menunjukkan dampak positif program MBG terhadap perekonomian lokal. Sebanyak 86,9% dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada memiliki setidaknya satu pemasok kecil atau UMKM. "Jadi ini bisa digambarkan, merepresentasikan dari total keseluruhan populasi SPPG yang ada. Hasil pertama yang kami melihat positif adalah bahwa ada 86,9% dari SPPG yang ada saat ini itu paling tidak memiliki satu supplier kecil. Jadi ini adalah UMKM yang memang ada di dekat lokasi dari SPPG tersebut," papar Seto.
Lebih lanjut, rata-rata setiap SPPG menggandeng tiga UMKM. "Kalau dihitung secara rata-rata ada 3 UMKM yang digandeng oleh SPPG ini. Jadi ini membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada," imbuhnya.
Optimalisasi Govtech Berbasis AI
Selain MBG, Luhut juga menyampaikan bahwa pertemuan membahas optimalisasi govtech yang sudah mencapai 80% konektivitas antarinstansi. Untuk pertama kalinya, delapan kementerian dan lembaga telah menyatukan data per 1 Juni 2026. "Tadi kami laporkan mengenai government technology karena sudah 80% government technology ini terkoneksi dan pertama kali juga 8 kementerian/lembaga sepanjang Republik kini mereka datanya jadi satu, tanggal 1 Juni kemarin. Jadi sebenarnya tanggal 1 Juni kemarin itu ada peristiwa besar kalau menurut kami karena datanya menjadi satu berbasis AI," kata Luhut.
Menurut Luhut, integrasi data ini akan menjadi fondasi penting bagi pemerintahan Presiden Prabowo. "Jadi pemerintahan Presiden Prabowo ini nanti govtech ini akan menjadi satu bagian yang paling penting. Kenapa, karena semua data nanti akan terkumpul dengan baik dan kita tidak ada yang bisa lari dari situ," sambungnya.
Pertemuan ini menegaskan komitmen DEN dalam mendukung kebijakan ekonomi pemerintah melalui data dan evaluasi yang akurat. Dengan hasil survei MBG yang positif, diharapkan program ini dapat terus ditingkatkan untuk mencapai target perbaikan gizi anak dan pemberdayaan UMKM.
