Jakarta - Bupati Muara Enim Edison resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Muara Enim. Dengan demikian, Edison menjadi kepala daerah ke-12 yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak pelantikan serentak pada Februari 2025.
Berikut adalah daftar 12 kepala daerah yang terjaring OTT KPK sejak dilantik pada tahun 2025:
1. Bupati Kolaka Timur Abdul Azis
Pada 8 Agustus 2025, Abdul Azis, Bupati Kolaka Timur (Koltim), ditangkap KPK terkait dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD Kelas C di Koltim. KPK menduga Abdul Azis meminta fee 8 persen atau Rp 9 miliar dari nilai proyek Rp 126,3 miliar dan telah menerima Rp 1,6 miliar. Ia divonis 4 tahun 3 bulan penjara.
2. Gubernur Riau Abdul Wahid
OTT berikutnya menjaring Gubernur Riau Abdul Wahid pada 5 November 2025 dalam kasus dugaan pemerasan terhadap bawahan di Dinas PUPR PKPP Riau, dikenal dengan istilah 'jatah preman'. KPK menduga sudah ada Rp 4 miliar diserahkan dari total permintaan Rp 7 miliar. Wahid masih menjalani persidangan.
3. Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko terjaring OTT dalam tiga klaster perkara: suap pengurusan jabatan, suap proyek RSUD Ponorogo, dan gratifikasi. Empat orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Sugiri dan Sekda Ponorogo.
4. Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya
Pada Desember 2025, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya ditetapkan tersangka setelah OTT. Ia diduga menerima fee Rp 5,75 miliar dengan patokan fee 15-20 persen untuk sejumlah proyek di Lampung Tengah.
5. Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang
Akhir 2025, Bupati Bekasi Ade Kuswara dan ayahnya, HM Kunang, ditetapkan tersangka usai OTT. Mereka diduga menerima uang ijon proyek Rp 9,5 miliar dari pihak swasta. Ade masih diadili di Pengadilan Tipikor Bandung.
6. Bupati Pati Sudewo
Pada awal 2026, Bupati Pati Sudewo ditetapkan tersangka kasus jual beli jabatan perangkat desa dengan tarif Rp 125-150 juta. KPK menyita Rp 2,6 miliar. Sudewo juga tersangka dalam kasus proyek jalur kereta api DJKA.
7. Wali Kota Madiun Maidi
Pada hari yang sama dengan Sudewo, Wali Kota Madiun Maidi terjaring OTT terkait dugaan fee proyek dan dana CSR. Tiga orang ditetapkan tersangka, termasuk Maidi dan Kadis PUPR Kota Madiun.
8. Bupati Pekalongan Fadia Arafiq
Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terjaring OTT pada 3 Maret 2026 terkait pengadaan barang dan jasa outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan.
9. Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari
KPK melakukan OTT kepada Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari pada Ramadan 2026. Ia diduga menerima suap Rp 1,7 miliar dari proyek di Dinas PUPRPKP dengan total anggaran Rp 91,13 miliar. Lima orang ditetapkan tersangka.
10. Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman
Pada Maret 2026, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman bersama Sekda Cilacap Sadmoko Danardono ditetapkan tersangka kasus pemerasan di lingkungan Pemkab Cilacap.
11. Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo
Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo ditangkap pada 10 April 2026 terkait pemerasan pejabat dan pengaturan vendor pengadaan alat kesehatan di RSUD. Dua orang ditetapkan tersangka.
12. Bupati Muara Enim Edison
Terbaru, Bupati Muara Enim Edison ditetapkan tersangka kasus pengadaan di Disdikbud Muara Enim. Empat orang ditetapkan tersangka, terdiri dari penyelenggara negara dan swasta. KPK menyita uang hampir Rp 2 miliar dalam OTT pada 7 Juni 2026.
