Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI bersama kementerian/lembaga mitra, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan Pemerintah Kabupaten Sambas menyepakati percepatan pembukaan kembali Perlintasan Temajuk-Telok Melano di perbatasan Indonesia-Malaysia. Kesepakatan tersebut dicapai dalam Forum Koordinasi lintas sektor yang digelar beberapa waktu lalu.
Peran Sentral BNPP dalam Koordinasi Kebijakan Perbatasan
Forum koordinasi ini menjadi bagian dari peran sentral BNPP RI dalam mengoordinasikan kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan negara, khususnya untuk mendorong konektivitas, pertumbuhan ekonomi, dan penguatan fungsi strategis wilayah perbatasan. Selain membahas percepatan operasional perlintasan, forum juga menyepakati dukungan terhadap pengusulan Temajuk sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sektor pariwisata berbasis kawasan perbatasan.
Sinergi Lintas Sektor untuk Target Operasional
Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BNPP RI, Budi Setyono, menegaskan bahwa percepatan pembukaan kembali Perlintasan Temajuk-Telok Melano membutuhkan sinergi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Menurutnya, forum koordinasi ini menghasilkan kesepahaman bersama yang menjadi fondasi penyusunan rencana aksi terpadu. "Forum ini menyepakati langkah-langkah konkret untuk mendukung percepatan pembukaan kembali Perlintasan Temajuk-Telok Melano dengan target operasional pada Agustus 2026," ujar Budi dalam keterangannya, Rabu (27/5/2026).
Ia menjelaskan bahwa salah satu fokus utama yang disepakati adalah percepatan mobilisasi fasilitas CIQS (Customs, Immigration, Quarantine, and Security). Upaya tersebut mencakup penyiapan personel, sarana dan prasarana, serta penguatan pengamanan kawasan perbatasan agar perlintasan dapat beroperasi secara optimal dan sesuai standar pelayanan.
Infrastruktur Pendukung dan Peningkatan Status PLB
Selain aspek operasional, forum juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur pendukung. Infrastruktur tersebut meliputi peningkatan kualitas jalan, penyediaan air bersih, penguatan jaringan telekomunikasi, penetapan trayek angkutan orang, penyediaan layanan perbankan, hingga penguatan sektor pariwisata melalui peningkatan amenitas, aksesibilitas, dan atraksi wisata.
Dalam rangka pengelolaan kawasan perbatasan yang lebih optimal, forum turut mendorong peningkatan status Pos Lintas Batas (PLB) Temajuk menjadi Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Peningkatan status ini dinilai penting untuk memperluas kapasitas layanan perlintasan orang dan barang serta mendukung kelancaran aktivitas lintas batas.
Dukungan Pemerintah Daerah dan Komitmen Lembaga
Pemerintah Kabupaten Sambas juga menyatakan dukungannya terhadap pengelolaan operasional dan pemeliharaan PLB Temajuk oleh Pemerintah Pusat melalui koordinasi BNPP RI. Dukungan pemerintah daerah ini dipandang sebagai faktor penting dalam menjamin keberlanjutan operasional perlintasan ke depan. Sejalan dengan rencana pembukaan perlintasan, kementerian/lembaga terkait juga berkomitmen memperkuat sinergi promosi investasi, pengembangan pariwisata, perdagangan lintas batas, serta pemberdayaan UMKM lokal. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat terwujudnya model baru KEK perbatasan yang inklusif dan berdaya saing.
Pembentukan Tim Fasilitasi dan Koordinasi
Budi menambahkan bahwa BNPP RI akan mengoordinasikan pembentukan Tim Fasilitasi dan Koordinasi Percepatan Pembukaan Pintu Perbatasan RI-Malaysia serta pengusulan KEK di Temajuk, Kabupaten Sambas. Tim tersebut akan bertugas mengawal pelaksanaan rencana aksi lintas sektor guna memastikan kesiapan operasional perlintasan sekaligus mendorong percepatan pengembangan kawasan ekonomi dan pariwisata perbatasan. "BNPP akan memastikan seluruh rencana aksi berjalan selaras dan terukur, sehingga pembukaan kembali Perlintasan Temajuk-Telok Melano tidak hanya siap secara operasional, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat perbatasan," pungkasnya.
Melalui kesepakatan tersebut, BNPP RI terus mengoordinasikan percepatan pembukaan kembali Perlintasan Temajuk-Telok Melano secara terpadu. Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat konektivitas lintas negara, tetapi juga mendorong percepatan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.
