MEDAN - Nusantarapos.id: Anggota DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga, sangat prihatin melihat kondisi masyarakat Desa Sialang Taji Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura).
Pasalnya sudah 4 bulan desanya terendam banjir, akibat jebolnya tanggul atau waduk di Dusun Kampung Jeruk, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Kualuh Selatan, Labuhan Batu Utara.
"Sejak jebolnya tanggul di Dusun Kampung Jeruk November 2022, masyarakat Desa Sialang Taji terpaksa mengungsi ke daerah lain, karena desanya terendam banjir. Mereka sangat membutuhkan uluran tangan Pemprov Sumut untuk memperbaiki tanggul yang jebol,"ujar Zeira Salim Ritonga kepada wartawan, Jumat (24/3) di DPRD Sumut.
Disebutkan Zeira, masyarakat sudah berulang kali bermohon ke Pemkab Labura dan Pemprov Sumut, agar tanggul yang jebol segera diperbaiki.
Bahkan masyarakat sudah melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Gubernur Sumut maupun DPRD Sumut dengan harapan agar tanggul yang hancur penyebab banjir segera diperbaiki.
"Tapi tuntutan masyarakat agar desa mereka bebas dari genangan banjir yang mereka derita selama 4 bulan ini tetap sia-sia, sehingga masyarakat terpaksa meninggalkan desanya dan mengungsi ke daerah lain yang aman dari terjangan banjir," kata politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumut ini.
Berkaitan dengan itu, anggota dewan Dapil Labuhanbatu, Labura dan Labusel ini meminta Gubernur Sumut Edy Rahmayadi segara menangani persoalan banjir yang terjadi di Desa Sialang Taji, dengan melakukan perbaikan tanggul dari dana bencana alam yang telah dialokasikan di APBD Sumut 2023.
"Banjir dan hancurnya tanggul di Labura termasuk bencana alam dan keselamatan nyawa manusia, sehingga Pemprov Sumut seharusnya gerak cepat menanggulanginya, jangan biarkan masyarakat hidup dibawah terjangan banjir yang sangat membahayakan,"tegas Zeira.
Bahkan Zeira berharap kepada Gubernur Sumut merekomendasikan kepada dinas terkait untuk menggunakan dana taktis tanggap bencana, untuk memperbaiki tanggul yang rusak serta akses jalan penghubung empat kecamatan yang hancur di Kualuh Selatan, Hulu, Hilir dan Leidong, akibat tergerus banjir.
"Tidak akan ada aturan yang dilanggar untuk mengeluarkan dana taktis penanggulangan bencana, meskipun tanpa menunggu pembahasan dan persetujuan di DPRD Sumut. Penyelamatan nyawa manusia itu yang paling penting di atas segala aturan yang ada. Apalagi bencana banjir dan kerusakan infrastruktur di wilayah itu sudah banyak menelan korban nyawa manusia akibat terpeleset dan terseret arus,”katanya.
Sekali lagi saya tegaskan, tambah Zeira, kasus di Desa Sialang Taji sudah masuk kategori bencana dan dana taktisnya terakomodir dalam APBD Sumut tahun 2023 senilai Rp90 Miliar. Tidak ada salahnya Pemprov Sumut segera menggelontorkan Rp6,5 miliar untuk perbaikan tanggul, jalan dan infrastruktur yang rusak akibat banjir, pungkasnya. (NSP.Red/PR/S.03).
0 Komentar