Massa Aksi: Cabut dan Batalkan Perppu Ciptaker


Foto:
Aksi unjukrasa elemen massa di depan DPRD Sumut, minta Cabut Perppu Ciptaker.

MEDAN - Nusantarapos.id:
Puluhan elemen massa dari berbagai organisasi kembali menggelar aksi unjuk rasa d DPRD Sumut. Mereka mendesak pemerintah untuk membatalkan dan mencabut Peraturan Pengganti Undang-undang No 2/2022 Cipta Kerja (Perppu Ciptaker).


"Batalkan dan cabut Perppu Ciptaker karena telah menyalahi dan mengangkangi konstitusi," tegas kordinator aksi Daniel Sigalingging di hadapan puluhan personel kepolisian yang mengawal jalannya aksi.


Sambil membawa berbagai spanduk yang antara lain bertuliskan, Cabut Perppu Ciptaker, peserta aksi dari Aliansi Kemarahan Buruh dan Rakyat Sumatera Utara (AKBAR Sumut), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) meneriakkan yel-yel tentang kegusaran pekerja yang terdampak peraturan itu.


"Yang dibantu bukan 1,2 juta buruh dari Indonesia, tetapi pekerja asing yang sekarang ingin menguasai negara kita," teriak Daniel.



Perppu mencabut UU Cipta Kerja yang sebelumnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK melalui putusan 
No. 91/PUU-XVIII/2020, dan menyebutnya sebagai produk inskonstitusional bersyarat. 


"Dengan telah terbitnya Perppu, ini jadi bentuk pengangkangan konstitusi terhadap MA. MA itu tak lebih dari tong sampah," ujarnya.


Banyak pelemahan yang terjadi akhir-akhir ini akibat kebijakan pemerintah. Bukan hanya MA, tetapi juga KPK yang kini telah diplesetkan sebagai Komisi Politisasi Kebijakan.


Berkaitan dengan Perppu Ciptaker, kata Daniel, dibentuk bukanlah atas dasar situasi yang gawat darurat, melainkan kondisi negara yang tidak begitu mengkhawatirkan. "Anehnya, Perppu itu dibuat pada malam hari saat masyarakat ingin merayakan pergantian tahun baru pada 30 Desember 2022," katanya.


Selain itu, Perppu semula dimaksudkan mempercepat hadirnya investasi ke Indonesia, tetapi realitanya memperparah konflik agraria antar petani/masyarakat adat dengan pemerintah. 


Kemudian hal ini juga memperparah ketimpangan ataupun kesenjangan rakyat Indonesia. Tak hanya itu, pengerukan atau eksploitasi Sumber Daya Alam akan makin menjadi-jadi.


Aksi elemen massa tersebut tidak mendapat respon dari anggota dewan, namun mereka terus bertahan di tengah guyuran hujan deras, hingga akhirnya membubarkan diri kembali ke tempatnya masing-masing. (NSP.Red/PR/S.03).



Posting Komentar

0 Komentar

Close Menu