 |
| Foto: Tuahman Franciscus Purba saat mendatangi/ membantu korban kebakaran di Jalan Bahagia Gg Sederhana Kelurahan Sukaraja Medan Maimun. |
MEDAN - Nusantarapos.id: Terkait keberadaan pengungsi dari luar negeri yang berada di Sumatera Utara (Sumut), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara berencana akan mengundang pihak UNHCR serta instansi lainnya.
Hal ini menyusul aksi yang digelar para pengungsi luar negeri di Kota Medan beberapa kali terakhir, mengadukan nasibnya ke DPRD Sumut. Sehingga dipandang perlu melibatkan banyak pihak untuk langkah penanganannya.
Hal itu disampaikan anggota DPRD Sumut Dr Tuahman Franciscus Purba, Sabtu (10/12/2022) kepada wartawan melalui sambungan telepon selulernya, menyikapi aksi demo pengungsi luar negeri di DPRD Sumut terakhir ini.
Ia mengatakan bahwa pihaknya telah membuka komunikasi dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi atau United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), serta instansi lain seperti Imigrasi, TNI dan Polri.
"Saya kira untuk ini (penanganan pengungsi luar negeri), UNHCR akan siap memberikan informasi bagaimana langkah penanganan pengungsi agar mereka mendapat kepastian," ujar Tuahman Purba yang juga merupakan Ketua Fraksi Nasdem DPRD Sumut.
Tuahman yang dikenal sangat peka dan peduli terhadap nasib sesama, seperti, kepeduliannya membantu warga korban kebakaran di Jalan Bahagia Gg Sederhana Kelurahan Sukaraja Kecamatan Medan Maimun Kota Medan, Selasa (29/11) baru lalu, mengatakan lebih jauh.
Bahwa kedatangan para pengungsi luar negeri ke DPRD Sumut beberapa waktu lalu membuat dirinya menilai bahwa ada yang perlu dijelaskan, apa dan bagaimana peran dari setiap instansi terkait, termasuk UNHCR yang di sebutkan mengurusi masalah warga negara asing yang mencari suaka, seperti di Indonesia.
"Makanya kita nanti akan adakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan berbagai pihak. Ada Imigrasi melalui Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), Kemenkumham, dan lainnnya,"katanya.
Rencana tersebut lanjut Tuahman, akan digelar gabungan bersama dengan Komisi A, terkait persoalan hukum dan pemerintahan. Sehingga ada upaya mempertemukan seluruh pihak terkait, agar penanganan bisa lebih baik, pungkasnya. (NSP.Red/PR/S.03).
0 Komentar