Keterangan Foto: Massa aksi sampaikan tuntutan menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), di DPRD Sumut. |
MEDAN - Nusantarapos.id: Massa dari berbagai elemen melakukan aksi demo menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (6/9/2022), kenaikan BBM tersebut dinilai karena pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tidak pro rakyat, tapi justru memiskinkan rakyat.
"Betapa tidak, dampak dari kenaikan harga BBM, rakyat yang miskin semakin miskin, karena harga-harga barang akan semakin tidak terjangkau khususnya rakyat miskin," lontar ketua aksi Willy Agus Utomo menyampaikan tuntutan massa buruh.
Dia menyebutkan, dengan modus penyesuaian harga minyak dunia dan subsidi BBM di APBN yang semakin berat, Presiden Jokowi menaikkan harga BBM rata-rata 25 persen. Faktanya harga minyak dunia saat ini sedang turun, tuturnya.
Dengan kebijakan pemerintah Jokowi itu, dapat dipastikan harga barang-barang yang sudah mahal akan semakin mahal dan perekonomian kaum buruh dan rakyat miskin yang sudah tercekik akan semakin tercekik, bertambah miskin, melarat, bahkan sekarat, katanya.
Kebijakan ini membuktikan bahwa rezim yang berkuasa saat ini tidak perduli lagi terhadap kemiskinan rakyatnya.
Berdasarkan realitas tersebut, buruh tegas menolak kenaikan harga BBM dan menuntut batalkan kenaikan harga BBM. Cabut dan batalkan UU Omnibus law no 11 tahun 2021 tentang cipta kerja. Naikkan upah minimum tahun 2023 sebesar 15 persen dan turunkan harga kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, daging, tepung, telur dan barang-barang lainnya.
Aksi demo tersebut mendapat respon dari anggota DPRD Sumut, yakni, Misno Adi Syahputra, Suryanto, Jumadi, Abdul Rahim Siregar dan Akhiruddin, dewan mengatakan, tuntutan yang disampaikan akan ditindaklanjuti ke pemerintah pusat dan akan mengajak partai lain untuk bersama-sama menolak kenaikan harga BBM.
Aksi demo ini mendapat penjagaan dari pihak kepolisian Polrestabes Medan, serta Satpol PP dan PAM Security gedung DPRD Sumut. (NSP.Red/PR/S.03).
0 Komentar