 |
| Foto: Anggota DPRD Sumut, M.Subandi. |
Medan - Nusantarapos.id: Anggota DPRD Sumut M Subandi mengatakan, menyikapi pidato Presiden Jokowi dalam rangka HUT ke-77 Kemerdekaan RI tentang isu strategis nasional, Pemprovsu didesak untuk fokus pada upaya ketahanan pangan di daerah.
“Ketahanan pangan ini menjadi pokok persoalan yang harus dicermati sungguh-sungguh, agar Pemprovsu dapat mengejar ketertinggalannya di berbagai sektor, termasuk pertanian dan peternakan,”ujar Subandi kepada wartawan, Selasa (16/8/2022) di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan.
Anggota dewan dari Fraksi Gerindra ini merespon pidato Jokowi pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, yang juga disiarkan dari gedung dewan, dan dihadiri Gubsu Edy Rahmayadi, Wagub Musa Rajeksahah, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, para wakil ketua Harun Mustafa, Rahmansyah Sibarani, Irham Buana Nasution, dan Misno Adisyah Putra.
Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan isu strategis keberhasilan Indonesia melewati kemelut Covid-19, pembangunan IKN, kepastian hukum, pemberantasan korupsi, perekonomian nasional, termasuk sektor UMKM.
Dalam hal krisis pangan, Jokowi menyebutkan, tantangan yang dihadapi Indonesia sangat berat. Semua negara di seluruh dunia sedang menghadapi ujian yang sama. Indonesia bersyukur berhasil keluar dari krisis di tengah pandemi Covid-19 dan lebih baik dari pada beberapa negara di ASEAN.
Sebanyak 107 negara terdampak krisis, dan sebagian di antaranya diperkirakan akan jatuh bangkrut. Diperkirakan 553 juta jiwa terancam kemiskinan ekstrem, dan 345 juta jiwa terancam kekurangan pangan dan kelaparan.
Menyikapi ini, Subandi menegaskan perlunya langkah segera, terutama bagi Pemprovsu agar memusatkan perhatian pada upaya memperkuat ketahanan pangan agar provinsi ini dapat berdikari.
“Kita harap semua OPD di bawah Pemprovsu, fokuslah menyusun anggaran yang berbasis penguatan ketahanan pangan. Jangan lagi ke mana-mana dan tak jelas arahnya,” ujarnya.
Ketahanan pangan, lanjut Subandi sangat bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. "Ketahanan pangan berkait sektor pertanian dan sektor pertanian. Pertanian bersentuhan dengan petani, soal pupuk yang belum beres-beres sampai sekarang. Lalu ada peternakan, yakni soal daging yang sekarang kita masih impor. Ini kita harus fokus ke kedua sektor yang saling bersentuhan tersebut,” ujarnya lagi.
Menurut Subandi, Pemprovsu harus memberikan perhatian khusus, mengingat kondisi pertanian yang dulu dikenal sebagai lumbung beras, dan harus dipulihkan kembali. Begitu juga soal irigasi, yang juga perlu atensi dari pemerintah.
Subandi mencontohkan di kawasan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang terdapat 3.117 hektar lahan pertanian namun panen masyarakat petani di sana tidak menikmati panen maksimal akibat sejumlah bendungan yang mengalami kerusakan.
“Saya khawatir jika tidak disikapi, bila terjadi hujan, kawasan tersebut menjadi tidak terkendali karena sistem irigasi yang buka tutup rusak berat,” katanya.
Subandi juga menyinggung harga cabai yang belum ada formula penyelesaiannya. “Di Sumut kalau harga cabai naik kita bingung, tapi jika turun kita diam. Apa upaya pemerintah mengatasi hal ini,” ujarnya.
Tegasnya lagi, anggaran-anggaran yang disusun Pemprovsu bersama semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sekali lagi harus mengarah ke ketahanan pangan. “Kebijakan itu harus disertai anggaran, dan harus jadi prioritas. Jangan beli aset lagi,” sindir Subandi.
Prioritas dimaksud, lanjut Subandi, adalah mengutamakan kepentingan masyarakat. “Ingat pidato Ketua DPR dan MPR pada pidato HUT ke-77 Kemerdekaan RI sudah sejalan dan saya resapi.
Ini dimana kita mau mensejahterakan rakyat, kalau anggaran kita tidak berpihak ke situ. Kepala daerah jangan ada lagi visi misinya yang ngawur-ngawur lagi, kembalilah ke UUD 1945 untuk ketahanan pangan Sumut sesuai pidato Presiden Jokowi,” tegasnya. (NSP.Red/PR/S.03).
0 Komentar