PSI Sumut Siapkan Verifikasi Faktual

H.M. Nezar Djoeli : "Proyek Multi Years Rp 2,7 T Jadi Sorotan Dalam Raker".

Foto bersama usai Rapat Kerja DPW PSI Sumatera Utara, dalam rangka verifikasi faktual persiapan dan kelengkapan administrasi menghadapi Pemilu 2024.

Medan - Nusantarapos.id: Menghadapi Pemilihan Umum 2024, Partai Solidaritas Indonesia  (PSI) terus melakukan persiapan administasi dalam  mengikuti pesta demokrasi yang akan diselenggarakan dalam kurun waktu yang tak lama lagi.

"Harapan kita agar kader PSI seluruh  Indonesia, tidak lalai dalam hal sekecil apapun termasuk persoalan admintrasi untuk syarat persiapan Pemilu mendatang," tegas Sekretaris Dewan Pembina DPP PSI, Raja Juli Antoni usai memberi pengarahan dalam agenda kerja daerah PSI Sumatera Utara di jalan Armada Medan, Kamis, (02/06/2022). 

Disamping itu jelas Raja, setiap kader harus benar-benar mumpuni mengayomi kepentingan bangsa dan negara, termasuk buat kepentingan hajat hidup orang banyak, untuk menuju masyarakat Indonesia adil dan makmur. 

Sementara Ketua Dewan Pimpinan  Wilayah (DPW) PSI Sumatera Utara (Sumut) HM. Nezar Djoeli ST, mengakui  salah satu agenda kerja PSI saat ini, terkait kelengkapan administrasi untu persiapan verifikasi faktual menghadapi Pemilu mendatang. 

mantan anggota DPRD Sumut ini mengatakan adanya sinyal dan instruksi dari DPP PSI untuk melengkapi berkas sebagai administasi yang harus diserahkan pada bulan Agustus ke pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) .

Ketika disinggung mengenai persiapan kabupaten/kota se-Sumut, dengan tegas Nezar mengatakan sesuai tugas dan fungsinya sebagai nahkoda PSI Sumut, secara rinci dia menjelaskan bahwasanya seluruh 33 kabupaten /kota se-Sumut telah dilaksanakan dengan baik dan tertib administrasi. 

Gugat SK Gubsu 

Nezar juga mengakui, masih banyak lagi program kerja PSI antara lain mengawasi kinerja pemerintah dan pengunaan keuangan negara. Hal ini juga salah satu point yang dibahas dalam agenda Rapat Kerja (Raker) PSI. 

Salah satunya pengawasan proyek multi years Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan biaya Rp 2,7 Triliun. Pihak PSI Sumut sendiri telah melayangkan gugatan dan sudah diterima oleh Pihak Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. 

Sementara Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PSI Sumut, Rio Darmawan Surbakti SH ketika dikonfirmasi mengakui, dirinya sudah menerima kuasa hukum dari PSI Sumut atas proses gugatan terkait proyek multi year Pemprovsu. yang berkaitan dengan  SK Gubsu No.188.44/935/KPTS/2021.

Yang terpenting dalam gugatan ini, jelas Rio Darmawan tidak ada kepentingan pribadi ataupun partai namun nuansanya buat kepentingan masyarakat yang terkait fungsi sosial kontrol, maka proses hukum harus menjadi "panglima", pungkasnya. (NSP.Red/PR/Yusufsani).