Presiden Jokowi Larang Menterinya Bicara Tentang Isu Penundaan Pemilu Dan Perpanjangan Jabatan Presiden

(Gambar) : Capture YouTube Sekretariat Presiden pada saat memimpin sidang Kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa, (05/04/22).

Jakarta - Nusantarapos.id: Polemik sempat terjadi beberapa waktu belakangan ini tentang wacana penundaan Pemilu 2024 hingga perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode yang disuarakan oleh beberapa elite politik, diantaranya Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Akibat wacana yang disuarakan oleh beberapa elite politik ini, sempat membuat kisruh di tengah masyarakat, bahkan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai universtas pun sempat turun ke jalan menolak wacana tersebut.

Terkait polemik ini, membuat Presiden Jokowi bersuara. Presiden dalam pidatonya saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa, (05/04/22), dengan tegas melarang menterinya bicara soal wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden.

Jokowi mengatakan, tak ingin ada lagi menteri yang bicara soal Presiden 3 periode maupun Pemilu ditunda. "Jangan ada lagi yang menyuarakan mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022). Jokowi pun meminta jajarannya untuk fokus bekerja menuntaskan berbagai persoalan yang dihadapi negara. Jangan membuat polemik di masyarakat, fokus bekerja dalam menangani kesulitan-kesulitan yang tengah kita hadapi," ucapnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, satu diantara elite politik yang paling getol menyuarakan penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode adalah Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Luhut mengklaim bahwa dirinya memiliki Big Data suara masyarakat Indonesia yang meminta masa jabatan Presiden diperpanjang, agar bisa memperbaiki kondisi krisis perekonomian Indonesia yang diakibatkan Pandemi Covid-19.

Menurut Luhut, banyak yang bertanya ke dia mengapa harus menghabiskan dana begitu besar untuk pemilu, padahal pandemi  belum selesai. "(Masyarakat bertanya), kenapa anggaran segitu besar harus dihabiskan untuk Pemilu/Pilpres sekarang? mbok nanti loh, kita masih sibuk kok dengan Covid, keadaan masih begini, dan seterus-seterusnya. Itu pertanyaan masyarakat," ujar LBP saat itu di Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Menanggapi perintah Presiden dalam sidang Kabinet kemarin, melalui juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi menjelaskan, "Ia memastikan bahwa Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan akan mematuhi perintah Presiden. Ya pasti Pak Luhut patuh kepada arahan presiden," ujar Jodi, kepada wartawan, Kamis (07/04/22).

Sesuai arahan Presiden, Pak Luhut akan fokus bekerja. Bersama jajaran menteri lainnya, Luhut akan terus dan turut mengawal pemulihan ekonomi yang sempat mengalami krisis akibat pandemi virus corona. Sambung Jodi lagi, "Pak Luhut hari ini seperti biasanya tetap fokus bekerja untuk mengawal pemulihan ekonomi pasca-pandemi," dan juga fokus bekerja dalam menangani kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat, sesuai arahan Presiden di sidang Kabinet kemarin, pungkas Jodi. (NSP.Red/PR/YT.Spres).