Ketua GPK Sumut Jonson Sihaloho Minta Presiden Jokowi "Copot Menko Luhut Binsar Pandjaitan"

(Keterangan Gambar) : Ketua Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) Sumatera Utara Jonson Sihaloho, SH.i.

Medan - Nusantarapos.id: Ketua Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) Sumatera Utara Jonson Sihaloho, SH.i meminta kepada Presiden Republik Indonesia H.Joko Widodo untuk mencopot Menko Luhut Binsar Pandjaitan. Pasalnya, Luhut Binsar Pandjaitan dianggap melakukan kegaduhan ditengah masyarakat saat ini.

"Kegaduhan yang sering dilakukan Luhut misalnya, berbicara penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden. Padahal, apa yang diwacanakannya itu adalah sesuatu yang diluar kewenangannya," ujar Ketua GPK Sumut Jonson Sihaloho, saat diwawancarai di Masjid Jamik Agung Lubuk Pakam, usai Safari Ramadhan, Sabtu (9/4/2022) malam.

Dikatakan Jonson Sihaloho, seharusnya sebagai pembantu Presiden, Menko Luhut Binsar Pandjaitan harus menjaga marwah Presiden Jokowi yang sudah menekankan bahwa tidak ada perpanjangan masa jabatan Presiden ataupun penundaan Pemilu.

"Itu sama artinya Menko Marves LBP ingin mempermalukan Presiden dan bahkan bisa dikatakan menjerumuskan. Sebab sudah tidak sesuai dengan amanat konstitusi," tegasnya.

Ada kesan tidak mendidik apa yang dipertunjukkan Menko LBP kepada rakyat. Bahkan kesan yang banyak berkembang di masyarakat seolah olah Luhut dianggap sebagai "Prime Minister".

Menurut Jonson Sihaloho, apa yang pernah disinggung oleh Ketua Bappilu PDIP Bambang bahwa Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sebagai "Prime Minister," menurut Jonson Sihaloho kemarin, bisa dimaknai sebagai sesuatu yang benar dan bisa menjadi pertanyaan besar, Apa sih sesungguhnya motif Menko Luhut Binsar Pandjaitan," ujar Jonson Sihaloho dengan nada bertanya.

"Sempat bicara bahwa dirinya sudah mengantongi Big Data suara masyarakat Indonesia, yang meminta kepadanya agar Pemilu ditunda, padahal beliau Menteri Koordinator Maritim dan Investasi," Koq Menteri Maritim dan Investasi mencampuri urusan Pemilu, bahkan mengaku-ngaku memegang Big Data suara rakyat Indonesia, ketika diminta menunjukkan Big Data yang dimaksud, ternyata tidak ada. Dan ini juga kan sudah merupakan sebuah pembohongan Publik, ujar Jonson Sihaloho yang juga ketua OKK PPP Sumut.

Sehingga Jonson Sihaloho menilai orang yang berbicara di luar tupoksinya terkesan dan merasa bahwa dirinya memiliki kewenangan yang berlebih," ujarnya.

"GPK Sumut sangat setuju apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo. Cukuplah menteri bekerja untuk mensejahterakan rakyat yang saat ini sudah berada dalam keterpurukan. Bukan malah bermanuver dan membuat gaduh masyarakat,"ujar Jonson.

Sebagai menteri, hendaknya patuh dan tunduk kepada arahan Presiden Jokowi, sehingga tidak malah membuat kesan yang kontra produktif. (NSP.Red/S.03).